Distribusi Bantuan ke Palestina Tersendat Meski Sudah Gencatan Senjata

23 Okt 2025, 07:00 WIB

Perang yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, telah menyebabkan bencana kelaparan hingga malnutrisi pada warga Palestina. Pembatasan militer Israel telah memblokir bantuan selama berbulan-bulan. (x.com/UNLazzarini)

Bekasi, IDN Times - Gencatan senjata yang telah disepakati Israel dan Hamas pada Jumat, 10 Oktober 2025, disebut tidak terlalu memengaruhi jalur pendistribusian bantuan ke Palestina.

Hal itu disampaikan sebuah lembaga kemanusiaan, Qudwah Indonesia, yang sudah sering mendistribusikan sejumlah bantuan ke Gaza seperti makanan, obat-obatan, perlengkapan mandi, hingga pembalut wanita.

Presiden Direktur Qudwah Indonesia, Lukman Hakim, menjelaskan hingga saat ini akses menuju Gaza untuk mendistribusikan bantuan masih diblokade dan dibatasi tentara Israel.

"Akses sampai sekarang terkendala karena diblokade walaupun ada gencatan senjata dilakukan, tapi sebenarnya bantuan itu sulit masuk hanya beberapa kontainer saja (yang bisa masuk)," katanya di Bekasi, Rabu (22/10/2025).

1. Membeli barang di Palestina

Presiden Direktur Qudwah Indonesia, Lukman Hakim. (IDN Times/Imam Faishal)

Agar tetap bisa terus memberikan bantuan, kata Lukman, pihaknya harus membeli sejumlah barang di wilayah Palestina, meskipun harus membeli dengan harga bisa mencapai 10 hingga 20 kali lipat.

"Karena kondisi tidak bisa masuk bantuan, kami melakukan hubungan dengan berbagai macam pihak, terutama di Yordania, jadi saat keadaan perang pun ada jalan saja walaupun dari sisi bantuan sangat kecil tidak signifikan," jelas Lukman.

2. Gencatan senjata bersifat sementara

Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) salurkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina di Jalur Gaza pada Senin (29/9/2025). (Dok. INH)

Lukman menilai, gencatan senjata tersebut hanya bersifat sementara. Bahkan, ia mendapatkan laporan masih ada serangan yang mengakibatkan adanya korban jiwa.

"Jadi bisa disimpulkan itu gencatan senjata dampaknya hanya rehat sejenak, tapi lanjut lagi," kata dia.

Selain memperkuat kolaborasi antarlembaga, baik nasional maupun global, Lukman berharap, pemerintah pusat dapat melakukan diplomasi politik.

"Kami sebagai lembaga kemanusiaan terus melakukan upaya-upaya komunikasi dengan berbagai macam pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewadahi kami," kata Lukman.

3. Memikirkan mekanisme kontrol

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim. (IDN Times/Imam Faishal)

Sementara, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim berharap, PBB dapat memikirkan mekanisme kontrol yang dapat memastikan tidak ada lagi kontak senjata setelah gencatan senjata.

"Problem utamanya adalah pada saat detail tentang mekanisme kontrol penghentian peperangan belum diputuskan, itu justru istirahat memanfaatkan kekosongan untuk menyerang, ini juga akan mengganggu proses bantuan kemanusiaan," kata Abdul, Rabu (22/10/2025).