Dokter Tirta Usul Halaman Parlemen Jadi RS COVID, Ini Kata Sekjen DPR

Dikonfirmasi, Sekjen DPR Indra Iskandar setuju dengan usulan dr Tirta. Dia mengatakan pengubahan halaman gedung DPR menjadi RS darurat COVID-19 ini merupakan bentuk kemanusiaan.

"Prinsipnya kami akan membantu karena ini kepedulian bersama atas masalah kemanusiaan. (Namun) Tentu yang aman di halaman (DPR), karena kan juga ada prasyarat limbah infeksius yang tidak mudah jika dalam gedung yang tidak dirancang untuk RS," ucap Indra saat dihubungi, Jumat (9/7/2021).

Indra menambahkan pengubahan halaman gedung DPR menjadi RS darurat COVID-19 tergantung dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dia tidak merinci apakah sudah berkoordinasi dengan Kemenkes untuk pengubahan halaman gedung parlemen ini atau belum.

Dia hanya mengatakan pihaknya masih menunggu koordinasi dari Kemenkes untuk pengubahan halaman gedung parlemen menjadi RS darurat COVID-19.

"Iya untuk (dijadikan) RS publik tentu Kemenkes harus menyampaikan juga keinginannya, karena tentu ada prasyarat-prasyarat (untuk membuat RS darurat COVID-19). (Seperti misalnya persoalan) Listrik, air, tenda dengan pendingin udara, dan lain-lain sebagainya," jelasnya.

"Kami menunggu (usulan resmi dari Kemenkes) saja (untuk pengubahan halaman DPR jadi RS darurat COVID-19)," tambahnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Rosaline Irene Rumaseuw, sebelumnya curhat tentang sulitnya mencari rumah sakit bagi koleganya ketika terjadi lonjakan kasus COVID-19. Bahkan, ketika menemukan rumah sakit dan berada di Unit Gawat Darurat (UGD), mereka sempat terlunta-lunta.

Itu pula yang dialami oleh koleganya dari PAN, John Siffy Mirin, ketika terpapar COVID-19. Alhasil, John yang juga merupakan anggota Komisi II DPR pada Sabtu, 3 Juli 2021, meninggal usai terinfeksi COVID-19. Menurut Rosaline, ia dan sejumlah petinggi PAN sampai harus mengemis agar almarhum John Siffy memperoleh tempat perawatan. 

"Saya punya Ketua Fraksi PAN, saya punya teman Wakil Ketua Komisi IX, saya punya Ketua Umum PAN, semua mengemis-ngemis ke (RS) Medistra sampai ada ruangan. Sampai segitunya," ungkap Rosaline ketika berbicara di diskusi virtual dengan tajuk Persepsi Netizen Terhadap Penanganan COVID-19, Rabu (7/7). 

Oleh sebab itu, ia mengusulkan kepada Kemenkes untuk menyediakan rumah sakit khusus bagi pejabat di tengah lonjakan kasus COVID-19. Menurut Rosaline, pejabat perlu diistimewakan lantaran bekerja untuk kepentingan publik. 

"Dia itu kan ditempatkan untuk memikirkan rakyat dan negaranya. Bagaimana sampai dia bisa terlunta-lunta saat datang ke emergency (rumah sakit)," tutur dia lagi. 

Menanggapi usulan RS khusus pejabat, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut, permintaan Rosaline ini menyakiti hati rakyat.

"Usulan yang disampaikan untuk membangun RS khusus bagi pejabat negara saya kira berlebihan dan akan menyakiti perasaan publik. Bukan saat ini mengusulkan hal yang justru membangun jurang pemisah," kata Willy, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi NasDem, dalam keterangannya dikutip Jumat (8/7/2021).

Dia menambahkan anggota DPR seharusnya mendukung langkah pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19, atau bukan menuntut dibangunnya RS khusus pejabat. Willy mengatakan anggota DPR sama seperti masyarakat. Dengan melakukan pola hidup sehat, menerapkan protokol kesehatan COVID-19, mendorong pembuatan tempat isolasi mandiri berbasis RT/RW, dan lainnya, bisa dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona.

"Anggota DPR sepatutnya mendorong gotong royong demikian dan kalau perlu ikut memfasilitasinya (membuat tempat isolasi mandiri untuk warga) sesuai daerah pemilihan masing-masing," tambah Willy.