Dorong Kolaborasi, Menteri PPPA Bakal Buat Ruang Bersama Merah Putih

14 Nov 2024, 14:27 WIB

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi mengikuti Rapat Koordinasi Menteri dan Kepala Badan di bawah lingkup Kemenko PMK bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Wihaji (kanan) dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie (kiri). (dok. Humas KemenPPPA)

Intinya sih...

KemenPPPA akan buat ruang bersama merah putih untuk kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain
Ruang ini adopsi konsep RPTRA dengan fasilitas perpustakaan dan kegiatan tradisional untuk anak
Upaya melibatkan perguruan tinggi dengan mahasiswa magang di ruang bersama merah putih

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) akan membuat ruang bersama merah putih. Di mana ruang bersama ini nantinya akan menjadi wadah kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga lainnya dengan KemenPPPA. Dia mengatakan sudah ada proek percontohan di desa-desa. Ruang bersama merah putih ini kata dia adalah tindak lanjut dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) periode sebelumnya.

“Melanjutkan dari desa/lurah ramah anak, melanjutkan saja, jadi itu sudah bagus. Tinggal kami melengkapi, kalau kemarin itu menjadi fokusnya Kementerian PPPA saja, maka sekarang kami akan kolaborasi dengan stakeholder dan dengan seluruh kementerian/lembaga,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

1. Sudah ada proyek percobaan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Fauzi dalam agenda pertemuan dialog nasional para pemangku kepengingan layanan perlindungan perempuan dan anak di 11 daerah ploting (IDN Times/Lia Hutasoit)

Pihaknya mengadopsi konsep dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang ada untuk membuka ruang bersama merah putih ini. Akan ada fasilitas perpustakaan hingga kegiatan permainan tradisional untuk anak-anak. Hal ini jadi upaya mengalihkan anak dari penggunaan gadget.

“Jadi ini basic-nya di desa, sudah kami mulai ya, pilot project-nya mungkin mewakili zona. Kemudian kami optimalkan dengan dinas-dinas terkait,” kata dia.

Karena sudah melakukan piloting di desa-desa, nantinya akan diluncurkan kemudian diperluas lagi ke seluruh Indonesia.

2. Libatkan perguruan tinggi

Syarat jalur zonasi PPDB 2024 (Unsplash/com/Mufid Majnun)

Dia mengatakan, persoalan anak perempuan dan anak tak bisa dilakukan sendiri dan harus dijalankan denan kolaborasi berbagai pihak yang ada. Salah satunya adalah dengan melibatkan perguruan tinggi.

"Keterlibatan beberapa pihak salah satunya adalah perguruan tinggi. Jadi kami harap perguruan tinggi juga peka terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus,” kata dia.

3. Rencanakan ada anak magang di ruang bersama merah putih

Ilustrasi orang tua murid.ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Upaya dengan menggandeng perguruan tinggi adalah dengan kolaborasi dengan melibatkan mahasiswa. Mereka nantinya bisa magang di ruang bersama merah putih.

“Kami akan bersinergi bahwa para mahasiswa yang akan lulus, itu untuk magang di Ruang Bersama Merah Putih. Jadi, kalau mahasiswa dari fakultas hukum mungkin mereka obyektif menerapkan ilmunya kemudian kita ajak bersama disana, mahasiswa psikolog juga bisa (berperan), banyak hal yang bisa disinergikan dengan perguruan tinggi," katanya.