Dorongan Pemilu yang Ramah Anak, Pemerintah Buat Surat Edaran Bersama

Dia mengatakan perlu ada upaya memperhatikan hak dan perlindungan anak saat melaksanakan gelaran politik nanti. Mulai dari penyelenggaraan pemilu, kampanye, proses pemilu, penghitungan suara atau sengketa hasil pemilu. Hal ini harus jadi prioritas berbagai pihak.

“Perlu kesadaran semua pihak, termasuk seluruh peserta pemilu dan pemilihan serentak agar tidak melibatkan anak untuk kepentingan politik, misalnya dalam penyelenggaraan kampanye terbuka ada lontaran yel-yel dengan nada menghujat, umpatan, fitnah dan kampanye hitam merupakan hal-hal yang sering terjadi dalam kampanye,” ujar Pribudiarta.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar mengungkapkan, SEB terkait pemilu ramah anak ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan oleh Kemen PPPA, KPAI, KPU, dan Bawaslu setelah sebelumnya pada tahun 2019, dan pada tahun 2023.

Namun, pada tahun ini ada penguatan dari Kementerian Dalam Negeri untuk implementasinya. Disepakati 11 poin bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilu dan pemilihan serentak yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat. SEB ini juga pembuatannya melibatkan keterwakilan forum anak.

“Diperlukan komitmen dan upaya lintas sektor untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak yang ramah anak dengan memperhatikan pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. SEB tersebut menjadi penting untuk dapat diwujudkan bersama dalam proses kampanye hingga penghitungan suara dalam pemilu dan pemilihan serentak 2024,” kata Nahar.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sylvana Maria Apituley mengungkapkan, KPAI sebagai pengawas memiliki kepentingan memastikan pemilu mengarusutamakan pemenuhan hak-hak anak. Dia juga mengatakan isu anak bukan hanya tempelan untuk disajikan kepada publik, namun harus menjadi komitmen politik para calon pemimpin negara kita.

“Isu perlindungan anak menjadi arus utama tidak hanya saat pada kampanye, tetapi juga dalam debat capres-cawapres. Saat ini, masih banyak masyarakat yang belum paham terkait pelarangan pelibatan anak-anak dalam kampanye. Oleh karena itu, menjadi penting memastikan hak-hak anak menjadi isu kunci dari agenda masing-masing partai politik,” ujar Sylvana.

Berikut adalah isi surat edaran bersama terkait pemilu ramah anak. 

Peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, gubernur, bupati/walikota, dan masyarakat melakukan upaya untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak, dengan cara:

A. Melakukan upaya perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan cara tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

1) Melibatkan anak dalam kegiatan kampanye dan/atau kegiatan lain dalam rangka memperoleh dukungan bagi peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kecuali bagi anak yang sudah memiliki hak pilih;

2) Menyalahgunakan dan/atau memalsukan identitas anak agar masuk ke dalam daftar pemilih; 

3) Menyalahgunakan fasilitas anak, seperti tempat bermain, satuan pendidikan kecuali perguruan tinggi sesuai ketentuan, dan lain-lain, untuk kepentingan kampanye;

4) Melibatkan anak dalam pembuatan foto, video, atau alat peraga lainnya yang digunakan sebagai materi kampanye yang disebarluaskan melalui media massa cetak, media massa elektronik, media digital, dan media lainnya;

5) Melibatkan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

6) Menampilkan anak di atas panggung kampanye peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk hiburan;

7) Melibatkan anak untuk memasang dan/atau menggunakan atribut kampanye peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

8) Melibatkan anak dalam praktik politik uang;

9) Melakukan eksploitasi dan/atau melibatkan anak untuk melakukan tindak kekerasan pada masa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

10) Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan diskriminatif lainnya kepada anak yang orang tua dan/atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya; dan

11) Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 angka 1) sampai dengan 11) kepada pendukung peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam berbagai bentuk media, seperti poster, banner, iklan layanan masyarakat, dan media lainnya, dan melaporkan jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran kepada pihak yang berwenang.

C. Melaksanakan pendidikan politik bagi anak yang telah dan akan menjadi pemilih pemula bekerjasama dengan pemangku kepentingan lai