DPD RI 2019-2024 Harus Tetap Perjuangkan Aspirasi Daerah

Senator asal Kalimantan Barat itu menambahkan, DPD RI juga akan terlibat aktif mengevaluasi berbagai peraturan-peraturan daerah (perda) yang tidak efektif dalam membantu upaya pemerintah meningkatkan pembangunan dan mengurangi ketimpangan. “Evaluasi perda-perda ini juga menjadi salah satu fokus DPD RI,” terang Oesman Sapta.

Selain itu, DPD RI juga perlu memperkuat konsolidasi dan koordinasi dengan kekuatan politik formal di parlemen (baik dengan DPR RI maupun MPR RI). Oesman Sapta mencontohkan seperti membangun komunikasi optimal dengan pimpinan partai politik, melakukan konsolidasi yang kooperatif dengan lembaga negara dan membangun komunikasi dan kerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, ormas, ornop, dan kelompok civil society lainnya.

“Dengan memperhatikan rasionalitas pembentukan DPD untuk mengimbangi dominasi kepentingan partai politik pada lembaga perwakilan, diperlukan kehadiran ‘kamar kedua’ yang mewakili komunitas berdasarkan teritorial (daerah),” kata Ketua DPD RI ini.

Menurut Sapta, ada dua hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, DPD RI adalah lembaga perwakilan daerah yang peran dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22D UUD 1945. Oleh karena itu, DPD RI harus menggali lebih dalam apa yang menjadi ruang lingkup kerjanya.

“Penguatan peran DPD hingga saat ini adalah proses yang tidak mudah. Tarik-ulur terus terjadi. Akan tetapi, saya mempunyai keyakinan bahwa di periode keempat ini, dengan komunikasi yang efektif dan pendekatan baru baik oleh pimpinan maupun anggota, kita akan mendapatkan kembali hak konstitusional sebagai lembaga perwakilan,” jelas Oesman Sapta.

Kedua, sambungnya, sistem bikameral (dua kamar) yang dianut saat ini dengan keberadaan DPD RI melalui perubahan ketiga UUD 1945, serta pascaputusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, DPD RI sudah setara dengan DPR RI. DPD RI berhak mengajukan dan membahas secara penuh RUU yang dimaksud dalam Pasal 22D. 

“Apabila DPD RI tidak dilibatkan dalam pembahasan sesuai peran dan fungsi kita dalam Pasal 22D tersebut, dapat ditafsirkan bahwa UU yang dibuat mengandung cacat formal,” ujar Oesman Sapta.

Oesman Sapta juga berpesan bahwa sikap negarawan diperlukan untuk memahami makna UUD tentang peran tripartit dan dwipartit dalam pembahasan RUU yang menjadi kewenangan DPD RI. “Jadi, jangan ada lagi keragu-raguan. Kita semua adalah para senator yang memiliki legitimasi yang kuat,” lontarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek mengatakan, pada September mendatang anggota DPD RI akan mengadakan orientasi terkait hak dan kewajiban tugas-tugasnya. Selain itu, pada 29 Oktober hingga 7 November 2019 anggota DPD RI yang terpilih akan diberikan pemantapan mengenai nilai-nilai kebangsaan.

“Jadi, pada pertengahan September ini kita akan melakukan orientasi pelaksanaan tugas-tugas anggota DPD RI yang terpilih,” jelasnya.

Seperti diketahui, Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih 2019-2024 diselenggarakan Lemhannas RI dan dibuka Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis, dan Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam.