DPD RI Nilai Kebijakan Ekonomi dan Fiskal 2020 Banyak Kendala

Menurut Ajiep, apa yang dirumuskan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 berkaitan erat bagaimana DPD RI mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pasalnya, sampai hari ini perekonomian di daerah masih berfluktuatif atau tidak merata.

“Pertumbuhan di daerah tidak sama, ada yang sampai 7 persen, tapi ada juga yang tumbuhnya hanya 4 persen. Jadi kita harus menyelesaikan soal kesenjangan antardaerah dan wilayah, tingginya gini ratio dan lainnya," ujar Ajiep.

Ajiep juga menjelaskan bahwa tantangan dan permasalahan pada 2020 nanti juga makin rumit, seperti perkembangan perekonomian global yang saat ini menuju keseimbangan baru berimbas pada kinerja perekonomian domestik.

“Hal ini bersumber dari kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dan keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter negara-negara maju,” tutur Ajiep.

Dari sisi domestik, akselerasi investasi dan perbaikan daya saing dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi untuk menghindari middle income trap. Namun, pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang relatif terbatas pada kisaran 5-5,5 persen.

“Peningkatan kapasitas produksi nasional di sisi lain, membutuhkan dukungan sumber dana untuk kegiatan investasi,” kata senator asal Sulawesi Selatan itu.

Selain itu, Ajiep menambahkan bahwa demi mempercepat penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran, peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan, dan kepemilikan aset melalui program bantuan perlu mengikuti.

“Di sisi lain, penurunan pengangguran masih menghadapi mismatch antara bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, serta masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia,” tutur Ajiep.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyampaikan, sampai saat ini belum ada daerah yang berniat untuk menerbitkan obligasi daerah. Padahal, instrumen ini bisa menjadi alternatif pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih baik lagi.

“Saat ini obligasi daerah belum pecah telur. Sampai detik ini belum ada dari 34 provinsi atau lebih dari 500 kota dan kabupaten belum ada yang menerbitkan. Padahal untuk akselerasi daerah,” ujar Mardiasmo.

Mardiasmo menilai pemerintah perlu dukungan dari  DPD RI supaya instrumen pembiayaan ini menjadi pilihan pemerintah daerah (pemda). Apalagi sudah ada perbaikan dan fleksibilitas bagi pemda yang mau menerbitkan obligasi daerah.

“Kalau mereka sudah kuat, maka untuk akselerasi pembangunan tidak lagi andalkan APBD saja. Jadi barang kali kita bisa bicarakan ini,” tutur Mardiasmo.