Jakarta, IDN Times — Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengaku, bakal mendalami kasus pencabulan yang diduga dilakukan oleh salah kader partainya berinisial DK.
Didik mengatakan, pihaknya memiliki instrumen pengawasan di internal dan akan mendalami kasus dugaan pencabulan itu sesuai ketentuan internal Partai Demokrat.
Didik menjelaskan, pihaknya akan melakukan pendalaman kasus dengan tetap memegang asas praduga tak bersalah. Pihaknya akan mencari tahu kebenaran dari laporan dugaan kasus pencabulan, dan juga mengumpulkan bukti-bukti.
“Partai Demokrat mempunyai instrumen pengawasan di internal. Atas standing informasi dan laporan itu, pasti akan dilakukan klarifikasi, konfirmasi atas apa yang terjadi dengan tetap memegang asas praduga tak bersalah,” ujarnya saat dihubungi IDN Times, Jumat (15/7/2022).
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, belum mendapat informasi resmi dari pihak kepolisian.
Kasus ini sedang ditangani Bareskrim Polri dengan laporan bernomor LI/35/VI/2022/Subdit V tanggal 15 Juni 2022.
“Kami baru dengar dari teman-teman wartawan dan belum dapat informasi resmi apa-apa dari pihak kepolisian,” ujar Herzaky.
Kendati demikian, dia memastikan bakal memberikan keterangan resmi terkait sikap Partai Demokrat setelah mendapatkan informasi yang valid dan resmi.
“Begitu badan terkait di internal kami sudah mendapatkan informasi jelas terkait ini, dan datanya diberikan kepada kami, baru kami bisa merespons secara resmi. Tentu kalau yang bersangkutan memang benar melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan, sikap kami sangat jelas," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habiburokhman mengatakan, bakal memproses dugaan pencabulan yang menyeret salah satu anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat.
Habiburokhman mengaku siap menindaklanjuti kasus dugaan pencabulan tersebut, apabila ada pengaduan terhadap anggota DPR berinisial DK.
“Jika benar diadukan ke MKD, maka kami akan memperlakukan aduan tersebut sesuai peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Beracara MKD,” kata dia saat dihubungi.