DPR: Ada Peluang Penambahan Anggaran TNI Buntut Tambahan 6 Kodam Baru

TB Hasanuddin mengatakan, anggaran itu termasuk ke usulan tambahan yang sempat disampaikan oleh Menhan RI dan Panglima TNI ke DPR saat melakukan rapat kerja.

Selain diperuntukan bagi Kodam baru, anggaran juga akan dipergunakan untuk alutsista hingga pelatihan di akademi militer.

"Ya semua. Jadi dari 136 (triliun), 166 (triliun) menjadi sekian. Saya tidak mau menyebutkan ini, nanti saja setelah tanggal 15, kita diskusi lagi," kata TB Hasanuddin.

Kendati, dia mengatakan, anggaran untuk pembangunan enam kodam baru ini dilakukan secara bertahap. Dia memprediksi enam kodam baru itu baru akan rampung 2-3 tahun lagi.

"Tetapi belum selesai ya (anggaran fix) karena itu bertahap. Mungkin 2-3 tahun baru selesai. Karena apa? Untuk misalnya membeli alutsista, kalau pesen juga paling cepat 3 tahun. Perwira, melatih perwira, di akademi militer itu dulu 4 tahun, zaman saya sekarang 3 tahun setengah. Ya butuh 3 tahun setengah, baru ada komandan peleton," kata Legislator PDIP itu.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pembentukan enam kodam baru berpotensi menyedot anggaran negara dalam jumlah besar. Meskipun TNI AD mengklaim, anggaran untuk membiayai enam kodam baru sudah tersedia.

Di sisi lain, pembentukan kodam baru juga tidak relevan di tengah perkembangan lingkungan strategis regional maupun internasional. Koalisi Masyarakat Sipil mewanti-wanti keberadaan kodam erat dengan peran sosial-politik dan dwifungsi.

"Di mana kodam atau komando terpadu (koter) lebih berfungsi sebagai alat penunjang kekuasaan Orde Baru, ketimbang fungsi pertahanan. Oleh sebab itu, ketika peran dwifungsi TNI pada awal reformasi dihapus maka sekaligus pula upaya restrukturisasi koter atau kodam dilakukan di seluruh Indonesia," tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (11/8/2025).

Koalisi Masyarakat Sipil juga menyatakan penambahan jumlah kodam adalah wujud nyata penguatan dan perluasan komando terpadu TNI. Struktur itu, kata mereka, kini berfungsi layaknya instrumen pengawasan sosial dan politik masyarakat.

"Alhasil mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan kontrol sipil. Dengan demikian, dengan tak dilakukannya pengurangan atau restrukturisasi koter, sejatinya pemerintah telah mengkhianati Reformasi 1998, dan semakin menunjukkan adanya upaya terang-terangan mengembalikan dwifungsi TNI dan Orde Baru," tuturnya.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Prabowo untuk menjalankan amanat reformasi 1998, dengan menghentikan penambahan kodam baru.

Presiden RI, Prabowo Subianto meresmikan sejumlah satuan baru di tubuh TNI dalam upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer. Upacara tersebut digelar di Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (10/8/2025).

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, Hari Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025. Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan 6 Komando Daerah Militer (Kodam)," kata Prabowo.

Selanjutnya, Presiden Prabowo melantik dan melakukan penyematan kepada enam panglima yang akan memimpim enam kodam baru yang resmi dibentuk hari ini. Adapun Kodam baru yang akan dikukuhkan yakni:

1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai - meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau

2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol - meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi

3. Kodam XXI/Radin Inten - meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu

4. Kodam XXII/Tambun Bungai - meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan

5. Kodam XXIII/Palaka Wira - meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat

6. Kodam XXIV/Mandala Trikora - berpusat di Merauke, Papua Selatan.