DPR Bakal Panggil Komdigi-Trans7 Buntut Tayangan Lecehkan Pesantren

15 Okt 2025, 19:10 WIB

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, umrah mandiri tetap harus diatur dalam RUU Haji dan Umrah. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Anggota DPR RI meminta pihak Trans7 harus bertanggung jawab atas tayangan yang dianggap melecehkan pesantren dan kiai.
Jangan sampai konten hiburan menjadi pintu masuk bagi upaya penggiringan opini publik yang merendahkan pesantren.
Aksi boikot Trans7 ramai di media sosial sebagai reaksi kekecewaan warganet terhadap program "Xpose Uncensored" yang dinilai melecehkan pesantren dan ulama.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan parlemen akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hingga perwakilan stasiun TV Trans7, terkait tayangan yang dianggap menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo.

Menurut Cucun DPR bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap isu yang meresahkan di masyarakat. Ini sekaligus bagian dari fungsi DPR untuk menampung aspirasi masyarakat, menyusul banyaknya protes atas tayangan program Trans7 tersebut.

“Kami akan panggil perwakilan dari Komdigi, KPI, dan Trans7 itu sendiri. Kita akan beraudiensi terkait persoalan ini, karena isunya menjadi cukup besar dan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak,” kata Cucun kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).

Cucun mengecam tayangan Trans7 karena dinilai melecehkan para kiai dan lembaga pesantren. Tayangan itu bukan hanya melanggar etika dan norma sosial, tapi berpotensi mengganggu persatuan bangsa.

Politikus PKB itu mengimbau agar semua pihak menjaga ruang publik dari narasi-narasi yang bisa melukai perasaan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan simbol keagamaan.

“Media seharusnya menjadi perekat bangsa, bukan malah menjadi alat penggiring opini yang bisa memecah belah atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” kata Cucun.

1. Pihak Trans7 harus bertanggung jawab

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, umrah mandiri tetap harus diatur dalam RUU Haji dan Umrah. (IDN Times/Amir Faisol)

Cucun menegaskan, pihak Trans7 perlu bertanggung jawab atas tayangan tersebut dengan mengambil langkah konkret.

“Media harus selalu menjaga etika dan peka terhadap nilai-nilai keagamaan yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Menjadi juru damai, bukan malah mengadu domba antar-masyarakat. Media jangan pecah belah bangsa,” tutur legislator dapil Jawa Barat II itu.

Cucun meminta, ada pertanggungjawaban bila terdapat unsur kesengajaan dalam menggiring opini publik. Sebab tayangan pada konten program TV itu berpotensi menyesatkan, serta menciptakan pandangan negatif terhadap lembaga keagamaan dan pendidikan seperti pesantren.

“Hemat saya kalau melihat judul tayangannya, ini ada unsur kesengajaan dalam membangun narasi yang menyesatkan, artinya hal ini bisa masuk ke dalam ranah penghasutan. Maka saya mendorong agar tayangan ini dan pihak-pihak yang terlibat segera diproses sesuai kode etik dan aturan yang ada, agar menjadi pembelajaran bagi semua,” kata dia.

2. Jangan sampai memicu konflik horizontal

Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurizal (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Cucun menyatakan, Indonesia menghormati kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi yang dijamin konstitusi, tapi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan narasi yang memecah belah bangsa.

“Kita tentu menghargai kebebasan berekspresi, tapi kebebasan itu ada batasnya. Jangan sampai konten hiburan jadi pintu masuk bagi upaya penggiringan opini publik yang merendahkan pesantren, apalagi dengan muatan yang bisa memicu konflik horizontal,” kata dia.

Cucun berharap semua pihak mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Menurutnya, harus ada tindak lanjut yang konstruktif agar peristiwa itu tidak menjadi preseden buruk bagi ekosistem penyiaran di Indonesia.

“Dan tentunya menjadi harapan kita bersama agar media massa dapat melakukan fungsi pendidikan bagi masyarakat. Apalagi di hari-hari yang penuh dinamika seperti sekarang, media harus bisa menjadi penjaga perdamaian. Jangan karena mau mengejar rating, lalu dibuatlah konten yang memecah belah. Ini yang tidak boleh. Kita akan bicarakan nanti dalam pertemuan,” tutur dia.

3. Aksi boikot Trans7 ramai di medsos

Aksi unjuk rasa di depan gedung Trans7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Diketahui, tagar #BoikotTrans7 tengah ramai diperbincangkan di media sosial X (Twitter) sejak Senin, 13 Oktober 2025 malam hingga hari ini, menyusul kontroversi tayangan yang dianggap menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo dan kiai.

Aksi boikot itu muncul sebagai reaksi kekecewaan warganet terhadap program “Xpose Uncensored” di Trans7, yang dinilai melecehkan pesantren dan ulama. Dalam episode program Xpose yang tengah ramai dibicarakan menampilkan sejumlah narasi dan visual yang dinilai menciptakan stereotip negatif terhadap kehidupan di pesantren.

Segmen tersebut berjudul: “Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?” Potongan video tersebut viral dan memicu kemarahan publik karena dianggap menyinggung kehidupan santri dan melecehkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh dunia pesantren.