Pemerintah harus fokus usut biangkerok banjir Sumatra
Tim investigasi bisa berperan penting
Kemenhut sebut gelondongan kayu di Sumut karena praktik ilegal
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut kayu gelondongan yang terbawa arus banjir Sumatra.
Kendati, Alex mendorong semua pihak untuk fokus membantu masyarakat selama masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah daerah.
"Ya saya rasa itu perlu ya (tim investigasi khusus), tapi menurut saya kita selesaikan dulu masa tanggap darurat ini," kata Alex di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Ia mengatakan, setelah proses pemulihan rampung, pemerintah harus mengusut biangkerok penyebab banjir Sumatra.
Salah satunya dengan mendalami dugaan illegal logging di balik gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang.
"Saya berharap di masa ini kita justru fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak gitulah. Hal-hal yang lainnya tentu akan butuh pendalaman ya, sehingga persoalannya tidak terjadi berulang lagi," kata Legislator Fraksi PDIP itu.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, juga mendesak pemerintah membentuk tim investigasi untuk mengusut gelondongan kayu saat banjir bandang. Tim ini diharapkan dapat menemukan biangkerok banjir Sumatra.
"Kita mendorong agar pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga masyarakat memahami dengan clear, selain tim investigasi ini untuk memastikan penyebabnya tapi juga dasar agar kejadian yang sama tidak terulang," kata Legislator Fraksi PKB itu.
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan menyebut, kayu-kayu yang terbawa arus banjir di Sumatra Utara, diduga hasil pembalakan liar berkedok layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).
“Konteks pencucian kayu dari penyalahgunaan tata usaha PHAT. Itu menjadi modus operandi dari pembalakan liar. (Kayu-kayu itu) konteks pembalakan liar, diduga kayu lama dari aktivitas PHAT. Kecenderungannya di Sumut kita menemukan praktik ilegal dengan penggunaan modus itu," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, kepada IDN Times, Senin (1/12/2025).