DPR Desak Wamen Haji Cabut Pernyataan Dugaan Dana Haji Bocor

Sebenarnya, kata Marwan, Komisi VIII DPR RI tak masalah dengan pernyataan tersebut. Tapi, ia mengingatkan ada konsekuensi yang muncul.

Ia pun menegaskan, DPR tidak terlibat apapun soal adanya tudingan kebocoran anggaran itu.

"Konsekuensinya, kalau ini penyelenggaraan haji kita putuskan seperti ini seperti inilah usulan ini, tahu-tahu besok ada persoalan. Berarti diduga masih bocor Rp5 triliun. Bocornya di mana?" kata Marwan.

"Kami mulai sekarang declare, kami nggak ikut apa-apa, nggak tahu kami itu. Berarti bocornya ada di Kemenhaj. Akibatnya itu," imbuhnya.

Sebelumnya, Dahnil menjelaskan terkait potensi kebocoran anggaran sebesar Rp5 triliun dalam penyelenggaraan haji. Ia mengklarifikasi angka tersebut bukan merujuk pada kebocoran langsung dari anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Momen itu terjadi saat Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mempertanyakan potensi kebocoran Rp5 triliun versi Dahnil.

Dahnil pun memastikan, pihaknya sudah berdiskusi dengan KPK, Kejaksaan Agung, dan BPK. Ia mengatakan angka Rp5 triliun merujuk pada potensi kerugian ekonomi yang terjadi dalam ekosistem haji.

"Jadi kalau kebocoran yang dimaksud tentu bukan kebocoran penyelenggaraan dari Rp 17 triliun itu, atau bahasa yang lebih jelasnya ini potensial loss, economic loss, jadi kalau di ekonomi itu ada accounting loss ada ekonomi loss, yang saya maksud itu bukan accounting loss yang Rp 17 triliun itu, yang kemudian mungkin Pak Marwan bapak-bapak, merasa ini 'seolah-olah mau nembak kita juga DPR', tidak sama sekali," ungkap dia.

Meski begitu, Dahnil menegaskan, pemerintah dan DPR berupaya untuk membereskan berbagai persoalan penyelenggaraan ibadah haji. Ia menyebut, potensi kebocoran muncul dari inefisiensi dalam praktik ekosistem haji.

"Ekosistem yang saya maksud begini, ada perdagangan wewenang di situ, misalnya masalah kuota, ada perdagangan misalnya di tingkat level paling bawah, dan segala macam, ada kesemrawutan data yang berpotensi ada jual beli terkait data tersebut sendiri, sehingga tadinya dia tidak boleh berangkat, tapi kemudian berangkat, ada perdagangannya di situ, macem-macem," paparnya.

"Nah potential loss itu lah yang kemudian, estimasi dan perkiraan kita dari misalnya beberapa kali, misalnya kita sebutkan ada perputaran uang lebih dari Rp20 triliun, kalau versi Kementerian Investasi itu ada Rp40 triliun, yang kemudian dalam tataran itu ada potensi kebocoran," imbuh dia.

Dahnil menyampaikan, potensi kebocoran yang dimaksud bukan merupakan potensi kebocoran dalam biaya secara total di BPIH.