Bahas Haji 2026, DPR Sebut Orang Arab Susah Jaga Komitmen
- Soroti Rosan Roeslani kena prank soal kampung haji
- Tidak gampang pegang komitmen orang Arab
- Harus belajar dari penyelenggaraan haji 2025 lalu
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mewanti-wanti kepada Kementeri Haji dan Umrah agar mencegah berbagai kesalahan yang terjadi seperti saat penyelenggaraan haji pada 2025 lalu.
Salah satunya, gangguan distribusi makanan katering selama pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah. Sehingga jamaah tak dapat jatah makan.
Oleh sebab itu Wachid menekankan agar Kementeri Haji dan Umrah menyiapkan antisipasi dengan matang. Menurutnya, orang Arab susah menjaga komitmen.
"Selanjutnya terkait dengan kasus tidak makan setelah mina. Ini jangan sampai terulang kembali. Itu H-2 Arafah, H+2 Mina. Ini jangan sampai terulang lagi, siapa yang bertanggung jawab. Ingat orang Arab pagi kedelai, sore tempe. Komitmennya itu susah dijaga," kata dia saat menghadiri Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).
1. Soroti Rosan Roeslani kena prank soal kampung haji
Wachid lantas mengungkap, pengalaman CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani saat membahas mengenai dana kampung haji. Rosan disebut dikerjai oknum berjubah di Arab.
"Makanya kemarin Pak Rosan kaitannya bicara dana Kampung Haji, waduh ternyata Pak Rosan kena prank juga orang-orang pakai jubah kan gitu, antara kesepakatan ini dengan ini. Dan nggak mau hitam di atas putih," tuturnya.
2. Tidak gampang pegang komitmen orang Arab
Lebih lanjut, Wachid mengimbau agar jajaran Menteri Haji dan Umrah lebih serius dalam membuat komitmen dengan orang Arab.
"Ini harus juga begitu ini sama bapak harus hati-hati, nggak gampang pegang orang Arab," ungkap dia.
3. Harus belajar dari penyelenggaraan haji 2025 lalu
Wachid lantas mengingatkan agar posisi jamaah saat di Mina tidak terlantar. Kementerian Haji dan Umrah harus punya berbagai opsi dan antisipasi untuk mencegah terjadinya masalah saat penyelenggaraan haji 2026 mendatang.
Ia juga menekankan, agar solusi jalan keluar yang dibuat lebih baik dari penyelenggaraan haji 2025 lalu yang masih diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
"Nanti ditertawakan oleh Kementerian sebelah kan gitu. Jangan sampai di tertawakan kementerian sebelah. Pak Prabowo akan lebih marah lagi pak presiden gunanya apa kalian saya bentuk Kementerian Haji, yang dulu dilaksanakan Dirjen Haji (Kemenag) saja bisa Kementerian haji tidak bisa. Ini sorotan ini," imbuh dia.
