Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

DPR Soroti Kematian Siswa SMK karena Sepatu Sempit: Sekolah Harus Peka

Amir Faisol
DPR Soroti Kematian Siswa SMK karena Sepatu Sempit: Sekolah Harus Peka
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah cari solusi terbaik perhatikan status guru honorer. (IDN Times/Amir Faisol)
  • Komisi X DPR RI menyoroti kematian siswa SMK di Samarinda akibat dugaan sepatu sempit dan menilai sekolah perlu lebih peka terhadap kesejahteraan serta kondisi sosial-ekonomi peserta didik.
  • Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan perlunya evaluasi penyaluran bantuan sosial dan pendataan keluarga miskin agar kasus serupa tidak terjadi akibat keterbatasan akses program pemerintah.
  • Pemerintah mendorong perangkat desa dan sekolah memperkuat sistem deteksi dini serta pemetaan kondisi ekonomi, kesehatan, dan psikososial siswa untuk mencegah risiko yang mengancam anak-anak.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
4 Mei 2026

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan pernyataan resmi bahwa kematian siswa SMK di Samarinda menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menekankan perlunya evaluasi penyaluran bantuan sosial dan pendataan keluarga dalam DTKS.

5 Mei 2026

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti kasus kematian Mandala Rizky Syaputra dan meminta sekolah lebih peka terhadap kondisi ekonomi serta kesehatan siswa. Ia menilai peristiwa ini sebagai alarm bagi sistem pendidikan nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Komisi X DPR RI menyoroti kasus meninggalnya siswa SMK di Samarinda yang diduga berawal dari penggunaan sepatu sekolah yang kekecilan, serta mendorong evaluasi sistem perlindungan sosial dan kesehatan di lingkungan pendidikan.
  • Who?
    Siswa SMK bernama Mandala Rizky Syaputra (16) menjadi korban; Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dan Menteri PPPA Arifah Fauzi memberikan tanggapan serta seruan perbaikan kebijakan.
  • Where?
    Kejadian terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, sementara pernyataan resmi disampaikan di Jakarta oleh pejabat pemerintah dan anggota DPR RI.
  • When?
    Pernyataan disampaikan pada Senin dan Selasa, 4–5 Mei 2026, setelah kabar meninggalnya Mandala Rizky Syaputra mencuat ke publik.
  • Why?
    Dugaan awal menyebut sepatu sekolah yang kekecilan memicu gangguan kesehatan hingga berujung fatal, diperparah keterbatasan ekonomi keluarga dan akses layanan kesehatan yang lambat.
  • How?
    DPR meminta penelaahan medis atas penyebab kematian serta penguatan program UKS, perlindungan sosial, dan pendataan warga agar kasus serupa dapat dicegah melalui deteksi dini kondisi siswa.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada anak sekolah namanya Mandala di Samarinda yang sakit dan meninggal karena katanya pakai sepatu yang sempit. Orang-orang di DPR dan ibu menteri bilang sekolah harus lebih peduli sama anak-anak, apalagi kalau keluarganya susah. Mereka mau semua sekolah dan desa bantu lihat keadaan anak supaya tidak ada lagi yang sakit seperti itu.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Meskipun peristiwa ini tragis, tanggapan cepat dari DPR dan Kementerian PPPA menunjukkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan siswa. Seruan untuk memperkuat layanan kesehatan sekolah, memperbaiki pendataan sosial, serta meningkatkan kepekaan perangkat desa mencerminkan komitmen bersama untuk membangun sistem pendidikan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi X DPR RI menyoroti kasus meninggalnya seorang pelajar SMK di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Mandala Rizky Syaputra (16) karena sakit yang diduga berawal dari penggunaan sepatu sekolah yang kekecilan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan, dugaan sepatu menjadi pemicu kematian Mandala Rizky harus ditelaah secara medis. Namun, ia mengakui, persoalan pendidikan tidak selalu berdiri sendiri, melainkan beririsan dengan aspek kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi keluarga.

"Kami memandang peristiwa ini sebagai alarm penting bagi sistem pendidikan nasional untuk lebih peka terhadap kesejahteraan peserta didik secara utuh," kata Lalu kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

1. Sekolah harus bisa deteksi kondisi ekonomi siswanya

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengevaluasi total proses rekruitmen dan kontrak penerima. (IDN Times/Amir Faisol).

Anggota Fraksi PKB DPR RI itu meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi perlindungan sosial, seperti layanan kesehatan berbasis sekolah (UKS), serta integrasi dengan program perlindungan sosial.

Di sisi lain, ia juga mendorong sekolah bukan hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga harus memiliki mekanisme deteksi dini terhadap kondisi kesehatan dan sosial siswa, termasuk memastikan tidak ada peserta didik yang mengalami keterbatasan perlengkapan dasar.

"Kasus ini menegaskan kerentanan yang lebih dalam, yaitu keterbatasan ekonomi yang membuat kebutuhan dasar siswa tidak terpenuhi secara layak, serta kemungkinan keterlambatan akses layanan kesehatan yang seharusnya bisa mencegah kondisi memburuk," kata dia.

2. Dorong evaluasi penyaluran bansos

Menteri PPPA Arifah Fauzi di acara Dies Natalis ke-45 FISIP USU, Sabtu (8/11/2025) (IDN Times/Doni Hermawan)

Menteri Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Arifah Fauzi mengatakan, peristiwa ini menjadi perhatian serius pemerintah.

“Kejadian ini menjadi perhatian serius dan karena itu perlu di evaluasi secara menyeluruh” kata Arifah Fauzi, dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).      

Ia mengatakan akar permasalahan ini harus ditelusuri mulai dari aspek administrasi kependudukan yang berpotensi keluarga Mandala tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Arifah juga mempertanyakan apakah keluarga Mandala juga terkendala akses program bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

"Kasus ini sangat menyayat hati, masih ada anak-anak Indonesia yang harus berjuang dalam keterbatasan demi memperoleh hak pendidikannya," kata dia.

3. Menteri PPPA minta perangkat desa lebih peka

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Arifah menegaskan, selain penanganan kasus, penguatan sistem pencegahan juga menjadi hal penting. Ia mengajak seluruh pihak untuk menguatkan ekosistem perlindungan anak yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Menurut dia, perangkat desa/kelurahan juga berperan dalam pendataan warganya terhadap akses perlindungan sosial. Ia juga mendorong perangkat desa agar lebih peduli terhadap kondisi anak-anak di lingkungan sekitarnya.

"Lingkungan sekolah memiliki peran sentral dalam mendeteksi dan merespons kondisi siswa. Pemetaan kondisi ekonomi, kesehatan, serta psikososial siswa perlu dilakukan secara berkala oleh pihak sekolah,” kata dia.

Editor’s Picks
Usai Sepatu Siswa, Kemensos Anggarkan Sepatu Guru Sekolah Rakyat Rp5 M
Mensos: Sekolah Rakyat Setahun Jangkau 15 Ribu Siswa Miskin Esktrem
Kala Siswa Sekolah Rakyat Menangis di Bahu Teddy
Topics
program keluarga harapanKomisi X DPR RIprogram indonesia pintarupdate meBansosDTKSwarga miskin

Editorial Team

EditorDwifantya Aquina

Tonton lebih seru di