DPR Targetkan Draf RUU KUHAP Rampung April 2025

05 Mar 2025, 15:32 WIB

Amir Faisol

Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan. (IDN Times/istimewa).

Intinya sih...

Draf RUU KUHAP dari DPR akan rampung pada April 2025
DPN PERADI usulkan imunitas profesi advokat dalam RUU KUHAP

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengatakan, penyusunan draf Revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dari DPR akan rampung pada April 2025.

Hinca menyampaikan ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RRPU) Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Saran saya dari beberapa poin tadi, ini bulan Maret, April, Mei, Juni. April harusnya selesai draf dari DPR," kata Hinca.

Komisi III DPR RI tengah menjaring aspirasi pakar hingga advokat untuk menyusun draf KUHAP. Setelahnya, setiap fraksi di Komisi III DPR akan bertukar pikiran dengan pemerintah.

"Setelah itu, draf kita lepas ke partisipasi publik dan partisipasi publik dari para advokat adalah membuat norma-norma itu secara detail kepada kita," ujar dia.

1. Peradi perjuangkan hak imunitas advokat

Komisi III rapat dengar pendapat (RDP) bersama pakar hukum terkait penyusunan RUU KUHAP. (IDN Times/Amir Faisol)

Dalam rapat tersebut, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) mengusulkan agar advokat mendapat imunitas profesi sebagaimana yang ditetapkan terhadap anggota Polri. Hal itu disampaikan Ketua Umum Peradi, Luhut Pangaribuan dalam rapat yang sama.

"Ini rumusan kami yang konkret, yaitu imunitas profesi advokat agar dimasukkan juga dalam RUU KUHAP," ucap Luhut.

Luhut meminta agar seluruh advokat yang melanggar undang-undang dan etik advokat untuk tidak langsung diperiksa secara pidana. Menurutnya, advokat yang melanggar hukum diperiksa secara etik terlebih dahulu.

"Apabila advokat ketika menjalankan profesinya melanggar Pasal 16 Undang-Undang Advokat, maka advokat itu diajukan terlebih dahulu dan atau diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan," ujar dia.

2. Ungkit kasus Sambo yang diperiksa etik dulu

Komisi III rapat dengar pendapat (RDP) bersama pakar hukum terkait penyusunan RUU KUHAP. (IDN Times/Amir Faisol)

Pada kesempatan itu, dia lantas menyinggung kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Diketahui, Sambo terbukti membunuh ajudannya, Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dalam perkara ini, Ferdy Sambo telah divonis hukuman seumur hidup dan tengah menjalani masa tahanan.

"Misalnya Sambo, sudah ketahuan nembak orang. Kan dibawa ke etik dulu kan, baru kemudian dibawa pidana kan gitu. Jadi tidak kemudian ujuk-ujuk pidana, padahal sudah nembak mati kan itu polisi-polisi itu dan lain sebagainya," ucap dia.

Luhut juga menginginkan DPR RI melalui Komisi III menganggagap organisasi advokat sebagai Bar Association, bukan sekadar organisasi biasa.

"Rumusan ini adalah ekuivalen dengan prosedur dugaan pelanggaran oleh penyidik Polri saat ini," kata dia.

3. Maqdir usul tersangka ditahan usai vonis pengadilan

Praktisi hukum Maqdir Ismail usul penahanan tersangka dilakukan usai vonis. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara itu, Praktisi Hukum, Maqdir Ismail menyampaikan pandangannya terhadap RUU KUHAP kepada Komisi III. Ia mengusulkan agar penegak hukum tidak menahan para tersangka atau terdakwa sebelum ada putusan pengadilan.

"Penahanan itu boleh dilakukan sesudah ada putusan kecuali, ada kecualian misalnya terhadap orang-orang yang tidak terang alamatnya tidak jelas pekerjaannya," kata dia.

Pengacara Sekjen Hasto Kristiyanto itu juga mengusulkan para tokoh politik yang memang pada dasarnya sangar jelas untuk di-tracking, maka tak perlu dilakukan penahanan sebelum ada putusan apalagi belum ada bukti.

"Orang-orang yang jelas tokoh politik rumahnya jelas gampang melihatnya mestinya tidak perlu kita lakukan penahanan apalagi belum ada bukti yang sangat substansial bahwa orang ini sudah melakukan kejahatan," kata dia.

Selain itu, kata dia, kalau Indonesia mau meniru KUHAP yang dipercayai oleh Belanda ada istilah yang disebut finansial penalti act 1983. Seseorang yang menjadi tersangka, maka dia mempunyai hak untuk datang kepada jaksa bersama-sama menghadap hakim agar dia tidak diadili dengan cara dia membayar denda kepada negara. Denda tersebut selain dari yang diwajibkan di dalam putusan nanti.

"Atau misalnya karena kesalahannya dia melanggar apa dan itu menimbulkan denda maka denda itu akan dia bayar selain itu ada kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman denda kepada dia yang lebih besar lagi," kata dia.