DPRD DKI akan Bentuk Satgas Cegah Kebocoran Aset Rp700 Triliun

30 Agu 2024, 12:31 WIB

Dini Suciatiningrum

ilustrasi lalu lintas Jakarta (IDN Times/Herka Yanis)

Intinya sih...

Anggota DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai PAD Jakarta bisa ditingkatkan untuk mendukung transformasi menjadi Kota Bisnis global.
Khoirudin akan mengevaluasi sistem penerimaan pajak dan membentuk satgas aset untuk mengelola aset milik Pemprov DKI agar dapat menjadi pendapatan daerah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai Jakarta punya pekerjaan rumah untuk membereskan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima tahun ke depan. Salah satunya dengan membentuk Satgas Aset.

Khoirudin menilai, PAD Jakarta masih bisa ditingkatkan, mengingat Jakarta akan bertransformasi menjadi Kota Bisnis berskala global.

“Potensi pendapatan pajak kita harus dimaksimalkan. Saat ini targetnya tidak sesuai dengan potensi. Ada kebocoran sana-sini, ini akan kita selesaikan,” ujar Khoirudin dalam keterangan, Jumat (30/8/2024).

1. Evaluasi sistem penerimaan pajak

ilustrasi pajak (pexels.com/oliadanilevich)

Menurut dia, salah satu upaya untuk menekan kebocoran PAD Jakarta yakni mengevaluasi sistem penerimaan pajak hingga membuat terobosan cara menagih pajak.

“Sistemnya kita tinjau dan melakukan monitoring yang ketat agar bisa mengetahui dan segera menyelesaikan kebocoran pendapatan itu,” ujar Khoirudin.

2. Bentuk satgas aset daerah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024)

Selain itu, ia juga berencana membentuk satuan tugas (satgas) aset untuk mendata dan mengelola aset milik Pemprov DKI agar bisa menjadi pendapatan daerah.

“Fasos-fasum bertebaran di mana-mana dan belum jelas pemanfaatannya. Belum berkontribusi untuk PAD kita, kalau kita sewakan, kerja samakan, besar sekali potensinya,” ucap Khoirudin.

3. Aset DKI Jakarta sebesar Rp700 triliun

ilustrasi lalu lintas Jakarta (IDN Times/Herka Yanis)

Khoirudin menyayangkan, masih banyak aset milik Pemprov DKI yang terbengkalai bahkan banyak pula aset yang belum tercatat.

“Aset kita saat ini ada sekitar Rp700 triliun. Banyak yang belum terkelola oleh Pemprov, kosong begitu saja. Ada juga yang dimanfaatkan orang lain tidak masuk ke kas daerah. Ini harus kita tertibkan,” tegas Khoirudin.

Ia juga akan konsisten melanjutkan tugas-tugas yang telah dikerjakan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 demi Jakarta yang lebih baik.

“Apa yang baik akan kami lanjutkan. Salah satunya meningkatkan PAD,” kata Khoirudin.

Informasi dari situs Bapenda.jakarta.go.id, realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta dari Januari hingga Juni 2024 baru mencapai 34,89 persen atau Rp19,10 triliun dari target Rp54,75 triliun.

Jumlah Rp19,10 triliun itu terdiri dari tiga jenis pendapatan daerah. Masing-masing adalah penerimaan pajak daerah sebesar Rp16,83 triliun, retribusi daerah sebesar Rp209,67 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah (LLPAD) sebesar Rp2,06 triliun.