DPRD DKI Setujui Tambahan Subsidi TransJakarta Rp633 Miliar

18 Sep 2023, 05:31 WIB

Ilustrasi bus Transjakarta (IDN Times/Gregorius Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui penambahan pemberian Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan Transjakarta dalam Raperda Perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp633 miliar.

Meski demikian, Komisi B meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Dinas Perhubungan (Dishub) melengkapi dasar kajian penghitungan pemberian subsidi. Penghitungan tersebut diperlukan agar pemberian subsidi terukur dan tepat sasaran.

“Tolong kami disajikan dasar perhitungannya. Jangan-jangan yang menikmati PSO selama ini kelas menengah ke atas. Karena selama ini kami nggak pernah dikasih dasar perhitungannya,” ujar Pandapotan Sinaga, Anggota Komisi B dikutip laman resmi DPRD, Minggu (17/9/2023).

1. Armada beroperasi meski tak ada penumpang

Uji coba bus listrik Transjakarta X Higer berpelanggan (dok. Transjakarta)

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim mendorong PT Transjakarta dan Dishub memberikan jaminan peningkatan layanan pengguna transportasi umum khususnya Transjakarta. Pasalnya Afni mengakui masih sering melihat kekosongan penumpang pada armada yang beroperasi.

“Ketika kita memberikan subsidi, masyarakat ini harus mendapatkan pelayanan yang baik. Perlu diperhitungkan ketika di jam-jam kosong penumpang, kenapa bus-bus dan armada mitranya itu harus tetap beroperasi. Kan itu harusnya bisa diefisiensi. Karena ini yang bikin beban subsidi terus membesar,” ungkapnya.

2. Pemprov DKI masih kaji dasar penghitungan subsidi

Calon penumpang antre menunggu bus TransJakarta di Halte Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2020). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Sementara, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mengkaji dan menyusun dasar perhitungan subsidi pada bidang transportasi. Termasuk didalamnya adalah perbaikan sistem tiket di seluruh angkutan Transjakarta maupun mitranya.

“Siapa yang dapat subsidi? Apakan warga Jakarta atau tidak? Saat ini dan yang akan kita lakukan adalah terkait dengan sistem account based ticketing (ABT)," ujarnya.

"Jadi nanti tiketnya nanti itu ada akun kita. Misalnya si A rumahnya dimana, perjalanan mulai dari mana, dari situ kita bisa lihat, dari situ juga kebijakannya akan menyesuaikan apakah misalnya untuk warga Jakarta PSO nya besar sehingga nanti berbeda dengan warga luar Jakarta. Itu sedang kita lakukan kajian. Ini nanti akan kami laporkan misalnya nanti pada saat dibutuhkan penyesuaian tarif,” terangnya.

3. Pemprov akan monitoring bus yang kosong namun beroperasi

Transjakarta sediakan empat layanan bus dari stasiun Tanah Abang ke stasiun KRL lainnya. (dok. Humas Transjakarta)

Terkait banyaknya armada bus Transjakarta ataupun feeder yang tetap beroperasi meskipun tanpa penumpang, Sri mengatakan, saat ini mereka juga sedang mengevaluasi kebutuhan operasional bus setiap jamnya. Sebab jam operasional bus transjakarta maupun armada milik pihak ketiga sangat memengaruhi besaran subsidi.

“Kenapa kok banyak bus-bus kosong tetap beroperasi. Kami di Pemprov itu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap subsidi yang diberikan kepada PT TJ. Sehingga dari hasil pencermatan itu yang kami lakukan adalah perbaikan dan manajemen PSO itu sendiri,” terangnya.