Komisi A DPRD DKI Jakarta Cari Solusi Atasi Tawuran

04 Jun 2025, 13:00 WIB

Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta (dok. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times — Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan pihaknya merasa prihatin terhadap kasus tawuran. Untuk menekan kasus tawuran, ia menilai diperlukan penguatan program antisipasi dan penanganan, serta pemberdayaan pemuda.

Menurut Inggard, satu di antara yang dibutuhkan dalam penanganan tawuran yakni membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran. Ia berpendapat, penanganan ketertiban umum dan hal yang bertentangan dengan hukum bisa dioptimalisasi dengan pembentukan satgas tersebut.

“Satgas dapat terwujud dengan koordinasi antara Pemprov DKI, kepolisian dan TNI. Nah, itu semua harus terintegrasi," kata Inggard usai rapat bersama eksekutif membahas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, beberapa waktu lalu.

1. Memberi ruang nyaman bagi generasi muda untuk berkreasi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ketika membuka Manggarai Bersalawat untuk mengatasi tawuran. (Dokumentasi Pemprov DKI Jakarta)

Di sisi lain, Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Kevin Wu mengatakan, pemberdayaan pemuda dapat menjadi satu di antara upaya Pemprov DKI Jakarta mengatasi kasus tawuran.

Salah satunya seperti memperluas Jakarta Youth Creative Hub. Hal itu bisa menjadi ruang nyaman dan efisien bagi anak-anak muda yang ingin berkreasi. Pemprov DKI Jakarta, menurut Kevin, juga dapat memperkuat revitalisasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

“RPTRA bisa berfungsi sebagai pusat edukasi dan pelatihan vokasi bagi para generasi muda di Jakarta. Ini menunjukkan bahwa pengangguran muda dan minimnya ruang ekspresi adalah akar masalah," tutur Kevin.

2. Cegah tawuran lewat literasi digital

ilustrasi penggunaan ponsel pada pelajar (pexels.com/Ron Lach)

Kevin pun berharap, literasi digital menjadi kurikulum wajib di sekolah. Terutama di wilayah rawan, seperti Jakarta Timur yang menyumbang 45 persen kasus tawuran sepanjang 2023.

Pasalnya, ditemukan modus baru yang membuat tawuran di Jakarta tak pernah selesai. Para pelaku tawuran mengumbar tantangan kepada calon lawan lewat media sosial.

"Di sisi lain, perlu replikasi program ‘Siber Patriot’ di 50 sekolah Jakarta yang sukses menurunkan perundungan siber 25 persen, dengan menambah target menjadi 200 sekolah pada 2025," tambah Kevin.

3. Lakukan pendekatan keagamaan dan penyaluran hobi

ilustrasi pelajar (pexels.com/Wasio Kadir)

Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Subki mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam mencegah aksi tawuran. Ia menilai, pendekatan berbasis keagamaan dan penyaluran hobi seperti olahraga merupakan inovasi yang efektif.

"Optimalisasi lembaga dan tokoh-tokoh agama juga harus diperhatikan bahwa mereka banyak terlibat dalam pembinaan masyarakat. Termasuk penyaluran selera dan aspirasi hobi dan sejenisnya itu sangat bagus," ungkap Subki.

Menurut Subki, banyak remaja yang terlibat tawuran karena tidak memiliki wadah untuk menyalurkan hobinya. Karena itu, Subki mendukung Pemprov DKI Jakarta menyalurkan hobi anak-anak muda.

Subki berharap, penanganan tawuran bisa menjadi tanggung jawab bersama. Berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Jiwa (SIKJ) 2023, tercatat 35 persen remaja Jakarta terlibat tawuran.

Para pelaku tawuran mengaku tidak punya aktivitas produktif usai belajar sekolah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 15,5 persen pemuda Jakarta usia 16-30 tahun tidak bekerja, tidak mengecap pendidikan, atau pelatihan. (WEB)