Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Tawuran di Jakarta
Jakarta, IDN Times — Komisi E DPRD DKI Jakarta fokus dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus tawuran. Pasalnya, kasus tawuran masih terus terjadi. Tak jarang, tawuran kalangan remaja banyak menimbulkan korban dan kerugian bagi masyarakat.
DPRD DKI Jakarta bersama pemerintah provinsi sepakat untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam mencegah dan menangani tawuran yang melibatkan remaja.
1. Pendekatan humanis: Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya adakan penyuluhan
Langkah tersebut sebagai alternatif dari pendekatan represif. Bertujuan menyentuh akar persoalan sosial yang mendorong perilaku kekerasan di kalangan pelajar atau remaja.
Bahkan, pendekatan humanis bertujuan menciptakan rasa memiliki, memberi ruang berekspresi, serta memperkuat ikatan sosial di kalangan anak-anak muda.
Agar pendekatan humanis berjalan lancar, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya menggelar penyuluhan anti kekerasan di sekolah.
Program tersebut mengajarkan pengendalian emosi, mediasi konflik, serta pentingnya empati dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tekan angka tawuran, Dinas PPAPP Jakarta Barat gencar berinovasi
Tak hanya itu, jajaran Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) di wilayah Jakarta Barat gencar berinovasi untuk menekan kasus tawuran.
Di antaranya melalui Program Keluarga Remaja. Dalam program tersebut, para orang tua siswa dibekali pengetahuan seputar pola asuh remaja, komunikasi non-kekerasan, dan pengawasan digital.
Termasuk di wilayah Jakarta Selatan. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengadakan pelatihan bagi pengurus lingkungan dan forum kemasyarakatan.
Tujuannya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan tawuran sejak dini. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis empati, diharapkan dapat menekan angka tawuran remaja dan menciptakan generasi muda yang lebih sadar, damai, dan bertanggung jawab.
Begitu pula langkah Polda Metro Jaya yang secara aktif menggelar penyuluhan kepada pelajar SMA di Jakarta. Kegiatan ini mencakup pelatihan pengendalian emosi, pendidikan baris-berbaris, serta ceramah agama untuk membentuk karakter dan disiplin pelajar.
3. Kerja sama antara orangtua dan pihak sekolah dalam membina anak remaja sangat diperlukan
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyosialisasikan ke seluruh sekolah terkait peningkatan komunikasi dengan orangtua siswa.
Peran orangtua siswa dan guru sangat diperlukan agar terbangun komunikasi untuk menyikapi persoalan. Dengan demikian, kalangan orang tua mengetahui hal yang harus dihindari dan disikapi siswa sekolah.
Sebab saat berada di sekolah, siswa merupakan tanggung jawab guru. Sedangkan ketika berada di rumah, siswa menjadi tanggung jawab orang tua.
“Solusinya, berikan siswa pendidikan yang baik. Orang tua dan guru saling berkomunikasi mengenai perilaku di rumah maupun di sekolah,” ujar Justin, beberapa waktu lalu.
Kerja sama antara orangtua dan pihak sekolah dalam membina anak remaja sangat diperlukan. Sebab, pergaulan anak di lingkungan tempat tinggal sangat menentukan sikap dan karakter dalam bersosialisasi.
Justin juga mengingatkan agar para orangtua benar-benar membimbing anak untuk menghadapi masa yang akan datang. Apalagi, kemajuan teknologi sudah berkembang lebih pesat.
"Jadi, saya kira sudah waktunya tanggung jawab itu juga diberlakukan pada setiap rumah, setiap keluarga," kata Justin.
4. Tindakan tegas oleh Pemprov DKI sangat diperlukan, salah satunya pemberhentian Kartu Jakarta Pintar (KJP)
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, penguatan pembinaan karakter di sekolah hingga pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas siswa menjadi bagian dari langkah pencegahan.
Diharapkan, orangtua lebih aktif mengawasi anak-anak sebagai upaya mencegah keterlibatan anak dalam aksi tawuran.
Selain itu, memastikan anak-anak terlibat dalam kegiatan positif dan menjauhi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Tak hanya itu, tindakan tegas oleh Pemprov DKI sangat diperlukan. Karena itu, butuh hotline darurat untuk mendeteksi potensi tawuran.
Penerapan pemberhentian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa terbukti sebagai pelaku tawuran sangat efektif.
Berlaku pula terhadap siswa yang berpartisipasi mendokumentasi hingga menyebarluaskan aksi tawuran di media sosial.
5. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong Pemprov DKI mengambil langkah preventif guna mencegah aksi tawuran
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong Pemprov DKI mengambil langkah preventif guna mencegah aksi tawuran. Butuh sinergi atau kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk mencegah tawuran remaja.
"Saya minta dengan bijak dan humanis untuk menyelesaikan tawuran yang ada di Jakarta," tutur Khoirudin.
Selain itu, diperlukan keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Hal itu agar energi generasi muda tersalurkan.
Sehingga menjadi wadah bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mendengar langsung aspirasi dan ide dari generasi muda.
Sekaligus memberikan ruang pembelajaran tentang perencanaan pembangunan daerah, serta mengetahui minat dan bakat remaja dalam kegiatan positif. Baik di bidang seni dan budaya, maupun di bidang olahraga. (WEB)
