DPRD Provinsi DKI Jakarta Siap Jemput Langsung Aspirasi Masyarakat

Jakarta, IDN Times — DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menjemput dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bagian dari peran dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Wibi Andrino usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan tersebut, Wibi kembali menegaskan komitmen DPRD Provinsi DKI untuk menjumpai warga dan menyerap aspirasi masyarakat selama Masa Reses Ketiga Tahun Sidang 2024-2025.
1. Melanjutkan agenda dengan aksi nyata

Wibi pun berpendapat, pembukaan masa sidang ketiga sekaligus dimulainya masa reses menjadi momentum bagi seluruh anggota dewan untuk kembali menjalankan fungsi representasi secara langsung di lapangan.
Berbagai agenda kegiatan DPRD yang telah disampaikan Sekretariat DPRD harus dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan oleh para anggota dewan.
"Kami sebagai wakil rakyat siap kembali turun ke tengah masyarakat untuk menjemput aspirasi, termasuk yang mungkin tertunda pada tahun anggaran sebelumnya agar bisa menjadi prioritas pada tahun anggaran yang sedang berjalan," ujarnya.
2. Bertanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat

Ia juga berharap agar seluruh kegiatan DPRD dapat dilihat secara objektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Inilah saatnya aspirasi-aspirasi yang belum tersalurkan bisa kami sampaikan kembali dan perjuangkan agar menjadi prioritas pembangunan di Jakarta," tutur Wibi.
Wibi menyatakan, seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 106 orang memiliki tanggung jawab yang sama untuk hadir di tengah masyarakat.
"Ini adalah tugas kita semua. Seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta harus turun ke bawah, menjumpai warga, dan menyerap langsung aspirasi mereka," tambah Wibi.
3. Memperkuat kepercayaan publik

Adapun langkah tersebut mencerminkan semangat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang menjadi landasan kerja DPRD.
Aspirasi yang diterima tidak hanya dicatat dan ditampung, namun diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan, perencanaan anggaran, serta pengawasan terhadap program pemerintah daerah.
Dengan begitu, DPRD Provinsi DKI Jakarta berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Komitmen ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan sosial di ibukota. (WEB)