Dua Legislator Dukung Anies Ubah Nama Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Aziz juga senada. Ia mengungkapkan, pergantian istilah ini merupakan sebuah transformasi dari pelayanan kesehatan di Jakarta yang tidak hanya kuratif dan rehabilitatif, namun juga dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatannya.

"Dengan perubahan ini diharapkan masyarakat menjadikan kesehatan sebagai tujuan dan cara hidup," ungkap Aziz. 

Aziz menerangkan, pergantian istilah ini juga diiringi dengan pelayanan dan fasilitas rumah sakit di Jakarta yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, selama ini Pemprov DKI Jakarta selalu menambahkan dan melengkapi fasilitas rumah sakit sesuai dengan kompleksnya jenis penyakit. Hal itu terbukti dari keberhasilan Pemprov menangani lonjakan angka kasus COVID-19.

"Pelayanan dan fasilitas kesehatan di Jakarta semakin membaik. Sehingga tidak ada lagi warga yang takut atau tidak bisa berobat ke rumah sakit," ujar Aziz. 

Selain itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengungkapkan, perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat Untuk Jakarta ini harus diiringi peningkatan pelayanan puskesmas yang ada di seluruh Jakarta.

"Pemprov juga perlu perhatian terhadap Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan," jelasnya. 

Lain halnya dengan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, yang menyebut penjenamaan atau branding Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta ini akan menimbulkan kerancuan.

"Penamaan rumah sakit menjadi rumah sehat akan menimbulkan kerancuan," kata Gilbert, kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).

Secara nasional, RS merupakan singkatan Rumah Sakit, bukan Rumah Sehat. Artinya, kata Gilbert, DKI tidak boleh sembarangan menggantinya tanpa membicarakan hal ini dengan ahli tata bahasa dan meminta pendapat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Ini bukan seperti penamaan jalan yang merupakan wewenang DKI dan tidak jelas alasannya, membingungkan dan menimbulkan penolakan masyarakat. Apalagi perubahan nama RS dilakukan dua bulan menjelang berakhir jabatan," ujar Gilbert.

"Kesan yang timbul adalah kebijakan yang tidak bijak, sekadar pengalihan isu misalnya dari kasus pagar JIS yang disebut mahakarya tetapi nyatanya tidak," tambahnya.