Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PPP: Hukum Masih Tebang Pilih

19 Okt 2021, 16:01 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)

Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo genap dua tahun pada 20 Oktober. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani ingin Jokowi lebih menegakkan keadilan hukum di Indonesia pada sisa masa jabatannya.

"Hal yang perlu dikritisi adalah sektor keadilan hukum yang terkait dengan penegakan hukum. Ini masih jadi sorotan masyarakat luas. Karenanya institusi penegakan hukum masih harus bekerja keras meresponnya," ujar Arsul saat dihubungi, Selasa (19/10/2021).

Wakil Ketua MPR ini mengatakan hukum di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Atau tajam ke kanan dan tumpul ke kiri. Penegakkan hukum juga masih tebang pilih, karenanya ini jadi pekerjaan rumah Jokowi pada sisa masa jabatannya.

"Itu cerminan dari proses-proses penegakan hukum yang tebang pilih, juga sikap oknum-oknum penegak hukum yang misalnya berlebihan dalam melakukan penangkapan dan lain-lain," kata Arsul.

1. PPP ingin kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di dua tahun ini, tidak diukur dengan mengesampingkan virus corona

Ilustrasi corona. IDN Times/Mardya Shakti

Arsul mengatakan masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama dua tahun terakhir ini sulit. Sebab, pemerintahan berjalan di tengah munculnya pandemik COVID-19, yang menyebabkan sektor kesehatan dan ekonomi terpuruk. Penanggulangan ekonomi dan kesehatan terus dilakukan di tengah mewabahnya virus mematikan ini.

"Poin yang ingin PPP sampaikan adalah agar kita juga tidak mengukur kinerja pemerintahan dengan mengesampingkan faktor pandemik COVID-19, dan kemudian melihatnya dengan basis situasi normal. Nah, kalau kita melihat dengan kaca mata pandemik ini maka tentu ada hal-hal yang patut tetap kita apresiasi dan ada hal-hal yang patut kita kritisi. Karena sesungguhnya jajaran pemerintahan masih bisa maksimal menjalankan tupoksinya masing-masing," ucap dia.

PPP, menurut Arsul, mengapresiasi Jokowi dan jajarannya dalam menanggulangi pandemik virus corona. Secara bertahap, kata dia, sektor kesehatan dan ekonomi nasional mulai membaik.

"Hal yang patut kita apresiasi adalah kebijakan dan langkah-langkah penanggulangan pandemik COVID-19 itu sendiri pada sektor kesehatan dan ekonomi, yang terdampak demikian hebatnya," kata dia.

2. PKS sindir partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf super gemuk

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin akan genap berusia dua tahun pada 20 Oktober. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kontrol kepada pemerintahan Jokowi semakin melemah, karena partai oposisi semakin ramping. Sebaliknya, koalisi partai pendukung pemerintahan semakin gemuk setelah PAN resmi bergabung dengan koalisi.

"(Jelang dua tahun pemerintahan Jokowi) dengan koalisi super gemuk, bisa membuat kualitas kontrol melemah," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Kamis, 14 Oktober 2021.

Sekadar pengingat, beberapa waktu lalu PAN menyatakan diri menjadi koalisi pemerintahan Jokowi. Masuknya PAN ke koalisi membuat partai politik oposisi tersisa dua, Demorkat dan PKS.

Mardani menegaskan posisi PKS tetap di jalur oposisi. Menurut dia, hal itu penting agar tercipta check and balances di sistem negara yang menganut demokrasi.

Dia mengakui, penanganan pandemik COVID-19 semakin membaik. Sayangnya, Mardani mengatakan, catatan positif itu tidak diiringi dengan perbaikan ekonomi.

"Tapi kekuatan fundamental ekonomi kita terkorbankan cukup dalam karena pandemik ini. Kekuatan fiskal kita mesti cepat recovery agar kembali normal dengan defisit, maksimal 3 persen," ucapnya.

Lebih lanjut, Mardani mengatakan, Indonesia akan menggelar Pemilu pada 2024. Meski masih jauh, tensi politik terkait pemilu sudah bergulir. Dia ingin agar tensi politik nasional bisa diredam karena masih pandemik.

3. Demokrat soroti angka kemiskinan era SBY dan Jokowi

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Sementara, Partai Demokrat selaku oposisi juga mengapresiasi Jokowi yang bisa menekan laju penyebaran COVID-19. Kendati, Demokrat memberikan sejumlah catatan kepada pemerintahan Jokowi. Selain persoalan kesehatan, pandemik COVID-19 juga membawa masalah ekonomi.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan, Demokrat ingin pemerintah Jokowi tidak berpuas diri karena bisa menurunkan laju penyebaran COVID-19. Sebab, banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan akibat pandemik.

"Mohon maaf nih, masih banyak kok yang pengangguran, yang tidak punya kerjaan sejak pandemik, dan sampai sekarang 1,5 tahun tidak dapat apa-apa, gitu lho," ujar Herzaky, saat dihubungi, Selasa, 12 Oktober 2021.

Herzaky juga menyoroti angka kemiskinan pada masa pemerintahan Jokowi. Dia menyebut angka kemiskinan pada masa pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya turun 1 persen lebih. Hal ini berbanding jauh dengan pemerintahan SBY saat menjabat sebagai presiden.

"Sedangkan Bapak SBY sendiri selama 10 tahun bisa turun selama 6 persen. Bapak Joko Widodo 5 tahun aja gak sampai 1 persen, ini kan jadi concern juga nih, kita," ujarnya.