Dukung Anies Jual Saham Bir Delta Djakarta, Golkar-PKS Minta Paripurna

10 Mar 2021, 20:21 WIB

Gambaran perusahaan bir PT Delta Djakarta (Website/deltajkt.co.id)

Jakarta, IDN Times - Polemik penjualan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta menuai berbagai polemik. Ada pihak yang mendukung tapi ada yang terang-terangan dengan keras menolak. Hingga kini, pro-kontra juga terjadi hingga belum ada restu bulat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Sejumlah pihak mendukung Anies bersikukuh agar saham di perusahaan bir itu bisa dijual sesegera mungkin. Salah satunya adalah Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI, Basri Baco. Dia mengatakan bahwa anggota dan pimpinan DPRD yang menolak, tak bisa menyatakan hal itu atas nama pribadi.

Menurutnya, keputusan untuk menjual atau tidak saham saham di perusahaan bir tersebut harus berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan karena sikap perorangan.

"Isu ini kata Baco harus dibawa ke rapat paripurna atau pleno dan meminta tanggapan dari semua fraksi DPRD di DKI Jakarta," kata dia melalui diskusi daring, Rabu (10/3/2021).

1. Baco menyamakan punya saham perusahaan bir dengan melegalkan pezinaan

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Baco juga mengatakan bahwa wacana penjualan saham ini sudah sejalan dengan janji politik Anies serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022. Dia juga mengatakan bahwa pemerintah tak boleh campur tangan dalam pengelolaan saham miras karena bertentangan dengan nilai agama.

"Ini sama halnya kita melegalisasi prostitusi. Ini sama saja melegalkan perjudian. Ini sama saja melegalkan perzinaan," ujarnya.

2. Walau untung secara ekonomi, saham di perusahaan bir dinilai banyak negatifnya

Anker Beer (Website/deltajkt.co.id)

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan bahwa isu ini terbilang krusial mengingat dampak buruk minuman keras. Dia memaparkan sejumlah dampak negatif alkohol seperti menimbulkan perbuatan kriminal, kecelakaan lalu lintas, dan merusak generasi muda.

Di sisi lain, dia mengakui bahwa saham PT Delta Djakarta menguntungkan secara ekonomi karena menyumbang Rp82 miliar devisa pada 2020.

"Secara ekonomi saya akui memang ini termasuk penyumbang terbesar, jadi secara ekonomi bisa jadi penilaian PT Delta ini positif. Tetapi apabila kita lihat aspek-aspek yang lain karena kita tidak mungkin hanya menilai secara ekonomi kita lihat penilaian secara sosial," ujarnya.

3. Jika mau kontrol miras, pemerintah tidak bisa jadi pelaku bisnisnya

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz (ANTARA/Livia Kristianti)

Aziz juga mengatakan bahwa PT Delta Djakarta tak pernah datang dalam rapat evaluasi dengan DRPD. Maka dari itu, dia setuju agar saham PT Delta Djakarta dijual karena seharusnya pemerintah menjadi regulator bukan jadi pengusaha atau pemain.

"Kalau kita ingin mengontrol minuman keras, justru kita harus lepas tangan dari minuman keras sehingga kita tidak punya kepentingan untuk mempertahankan minuman keras itu ada di Pemda DKI Jakarta, seharusnya logikanya seperti itu," ujarnya.

4. Dividen PT Delta Djakarta tidak sejalan dengan RPJMD 2017-2022

Gambaran perusahaan bir PT Delta Djakarta (Website/deltajkt.co.id)

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi mengatakan bahwa keuntungan dari dividen yang didapat pemprov DKI Jakarta juga tak sejalan dengan RPJMD 2017-2022. Maka dari itu Pemprov DKI sangat berupaya agar saham perusahaan bir ini dijual.

"Implementasi dari strategi umum itu salah satunya Pemprov DKI akan melakukan divestasi terhadap kepemilikan saham di badan usaha yang tidak relevan dengan arah pembangunan DKI Jakarta," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Produk yang dihasilkan juga tak selaras dengan prinsip Kementerian Kesehatan. Keuntungan dari saham ini kata Riyadi lebih baik digunakan untuk program pemerintah berbasis kebijakan publik.

"Pembangunan untuk memberikan layanan publik dan lain-lain. Itu yang penting sejalan pembangunan Jakarta," kata dia.

Riyadi sebelumnya mengatakan sudah empat kali bersurat pada DPRD terkait hal ini, namun belum ada jawaban. Surat dikirim sejak Mei 2018, Januari 2019, Mei 2020 dan yang terakhir Maret 2021.