Dukung Vaksin Berbayar, Ketua Banggar DPR: Buat Menengah ke Atas

Said menambahkan vaksinasi COVID-19 massal tidak bisa langsung diberikan kepada masyarakat begitu saja. Sebab, pemerintah mendatangkan vaksin dari luar negeri.

"Maka ketika vaksin dilakukan tanggal 13-14 Januari, vaksin itu Sinovac, itu berlaku efektif enam bulan. Itu artinya bagi yang dilakukan vaksinasi pertama dan kedua di bulan Januari, dia harus melakukan vaksin kembali di bulan Juli. Dan terus menerus sampai yang diinginkan kawan-kawan disebutnya herd imunity," ucapnya.

Dia melanjutkan beban pemerintah akan bertambah bila harus memberikan vaksin ke semua masyarakat, yakni dari kalangan bawah sampai atas. Dengan adanya vaksin COVID-19 berbayar, lanjutnya, masyarakat kelas menengah dan atas bisa ikut segera melakukan vaksinasi mandiri. Pemerintah hanya tinggal menentukan harga eceran tertinggi (HET) dari vaksin berbayar.

"Karena setiap orang boleh berbisnis, BUMN juga boleh berbisnis. Kalau kemudian orang yang super kaya, kaya, juga harus nimbrung (program vaksinasi nasional) untuk rakyat kecil, kasihan rakyat kecil," ujar dia.

"Yang hendak saya sampaikan sesungguhnya, mari 170 juta itu prioritaskan sekarang untuk masyarakat paling bawah, menengah (ke) bawah. Yang menengah (ke) atas bisa melakukan vaksin sendiri lewat vaksin mandiri," kata Said.

Selain Said, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mendukung program vaksin COVID-19 berbayar. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan vaksin berbayar dilakukan untuk menjangkau korporasi dan masyarakat Indonesia yang mampu.

"PDI Perjuangan memahami dan mendukung kebijakan Pemerintah yang memperkenalkan vaksin gotong royong yang menjangkau korporasi, atau pun warga negara Indonesia yang secara ekonomi mampu," ujar Hasto dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/7/2021).

Dia menambahkan pemerintah masih melakukan program vaksinasi COVID-19 nasional untuk masyarakat. Masyarakat, lanjutnya, masih mendapatkan vaksin tersebut secara gratis.

"Ketika pandemi memuncak kembali akibat virus varian delta, muncullah aspirasi agar sebagai upaya percepatan vaksin, khususnya di kalangan korporasi, swasta, dan individu yang mampu secara ekonomi. Dibuka ruang bergotong royong vaksin sendiri, dengan biaya sendiri, sekaligus sebagai bentuk gotong royong guna meringankan beban pemerintah," katanya.

Nama Ribka Tjiptaning Proletariyati beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan karena menolak divaksin COVID-19. Di tengah polemik tersebut, Ribka dipindahkan dari Komisi IX ke Komisi VII DPR RI.

Kini, di saat vaksinasi berbayar menjadi polemik, Ribka pun turut buka suara. Ia mengatakan sudah memprediksi adanya vaksin COVID-19 berbayar.

"Yang pasti prediksinya (saya) menjadi sebuah kejadian (kenyataan) saat ini," ujar Ribka saat dihubungi Senin (12/1/2021) malam.

Saat masih di Komisi IX DPR, Ribka mengatakan dirinya sempat menolak vaksin saat rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dia menjelaskan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Dia mengaku berbicara seperti itu berdasarkan pengalaman dan analisanya.

"Pada kesimpulannya penanganan virus seperti ini, ujung-ujungnya adalah jual beli vaksin," tambahnya.

PT Kimia Farma Tbk resmi menunda pelaksanaan layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar yang seharusnya dilaksanakan pada Senin (12/7/2021).

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/7).

Ganti mengatakan salah satu alasan penundaan ini karena besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk kepada Kimia Farma.

"Ini membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," ujarnya.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd imunity) yang lebih cepat di Indonesia," imbuhnya.