Menpan RB: Indonesia Akan Masuk Fase Baru saat GovTech RI Diluncurkan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Anas (dok. Sekretariat Presiden)
Intinya Sih...
- GovTech Indonesia akan diluncurkan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024) untuk mendorong birokrasi berdampak dan memangkas tumpukan kertas.
- Hadirnya GovTech akan membuat pemerintahan atau birokrasi semakin lincah dengan menggunakan instrumen digital, tanpa membuat banyak aplikasi baru.
- GovTech akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan, seperti single sign-on untuk tidak perlu mengisi ulang data atau memfotokopi KTP.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Indonesia akan memasuki fase baru saat Government Technology (GovTech) Indonesia diluncurkan. Rencananya GovTech akan diluncurkan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Anas, begitu ia biasa disapa, menjelaskan bahwa GovTech yang akan mengintegrasikan banyak platform kementerian/lembaga dibuat berdasarkan arahan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sementara itu, kata dia, Presiden Jokowi akan meluncurkan teknologi tersebut dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024.
“Salah satu arahan Bapak Presiden adalah mendorong birokrasi berdampak karena banyak sekali kesibukan birokrasi selama ini, tetapi dampaknya kecil untuk rakyat, bahkan sebagian tidak berdampak. Oleh karena itu, maka Bapak Presiden minta kami memangkas tumpukan kertas atau proses bisnis,” ujar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, dilansir ANTARA, Minggu (26/5/2024).
1. Wujudkan birokrasi yang lincah dan lekat dengan instrumen digital
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Anas (dok. Sekretariat Presiden)Anas mengatakan, hadirnya GovTech nantinya dapat mendorong pemerintahan atau birokrasi yang semakin lincah dengan menggunakan instrumen digital, dan tanpa membuat aplikasi-aplikasi baru.
“Oleh karena itu, Bapak Presiden telah mengarahkan kepada kami, sekarang dilarang untuk membuat banyak aplikasi-aplikasi baru, bahkan tidak boleh satu inovasi, satu aplikasi,” ujarnya.
Baca Juga: Menpan RB Pastikan 6 Ribu ASN Siap Dipindahkan ke IKN
Editor’s picks
2. Masyarakat tidak akan disibukkan lagi mengisi berbagai data
Ilustrasi e-KTP (IDN Times/Ita)Ia juga menjelaskan hadirnya GovTech akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan, seperti tidak perlu mengisi ulang berbagai data atau memfotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Ke depan, kita akan ke dalam satu SSO, single sign-on, sehingga dengan begitu masyarakat tidak akan disibukkan lagi untuk mengisi berbagai aplikasi dan mengisi berbagai data, termasuk portal layanan yang telah terintegrasi dari berbagai layanan ke dalam satu portal,” kata dia.
Baca Juga: Jokowi Bertemu Elon Musk Bahas Akselerasi Digital dan Investasi
3. GovTech akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam Konferensi Pers di Kominfo. (IDN Times/Triyan)Mantan Bupati Banyuwangi itu menilai hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI) yang merupakan hasil survei dua tahunan United Nations (UN).
“Negara yang terbaik adalah negara yang e-Government Development Index-nya itu bagus. Nah, dari sini maka kami belajar, maka tidak ada pilihan kecuali adalah dengan digitalisasi,” ujarnya.
Berita Terkini Lainnya
