PGRI Minta Pemerintahan Baru Jangan Mudah Mengubah Kurikulum Pendidikan
ilustrasi anak sekolah (unsplash.com/isengrapher)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengingatkan kepada pemerintahan baru jangan dengan mudah mengubah kurikulum pendidikan yang sudah ada di sekolah-sekolah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi saat membuka Konferensi Kerja Provinsi V PGRI Jawa Tengah Masa Bhakti XXII yang berlangsung di Balairung Universitas PGRI Semarang.
"Kita selalu belajar bahwa setiap ujung pergantian ada kurikulum baru. Nanti kemudian oleh kabinet baru dievaluasi," kata Prof Unifah Rosyidi, di Semarang, Minggu (28/4/2024), melansir ANTARA.
1. Pergantian kurikulum pendidikan harus didasari kajian yang benar-benar matang
ilustrasi kegiatan belajar mengajar guru di sekolah. ANTARA FOTO/Destyan SujarwokoMenurut Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, perubahan atau pergantian kurikulum pendidikan sebenarnya tidak terlalu penting.
"Jadi, konteks kami tidak terlalu penting pergantian itu. Yang penting adalah bagaimana kurikulum itu dapat menggerakkan guru dan murid untuk dapat memperbarui dirinya," katanya, didampingi Ketua PGRI Jateng Dr. Muhdi.
Apalagi, kata dia, pergantian kurikulum pendidikan harus dilakukan dengam didasari kajian yang benar-benar matang.
Baca Juga: Mendikbudristek Dorong Sekolah di IKN Terapkan Kurikulum Merdeka
2. PGRI berharap Menteri Pendidikan nantinya adalah sosok yang cinta pada dunia pendidikan dan guru
Editor’s picks
Ilustrasi guru di Palembang (Dok. Kominfo Palembang)Berkaitan dengan pemerintahan baru nantinya, Unifah juga berharap Menteri Pendidikan nantinya adalah sosok yang memiliki kecintaan kepada dunia pendidikan dan guru.
Ia mengatakan PGRI juga berupaya menyampaikan masukan kepada pemerintahan baru nantinya mengenai kriteria-kriteria ideal Menteri Pendidikan.
"Kami juga sedang berdiskusi untuk memberikan masukan secara tertulis. Lembaga kajian PGRI akan melakukannya," ujar Unifah.
Baca Juga: Kemendikbudristek: Kurikulum Merdeka Bantu Asah Potensi Murid
3. Prabowo-Gibran akan melanjutkan pemerintahan setelah Jokowi-Ma'ruf purna tugas
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama usai ditetapkan dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024.
Penetapan tersebut tertuang dalam berita acara nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Masa jabatan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Jokowi telah menjabat dua periode, dengan periode pertama berpasangan bersama Wapres Jusuf Kalla
Topik:
Berita Terkini Lainnya
