Peringati Hari Kependudukan Dunia, BKKBN Imbau Sejumlah Hal Ini
Ilustrasi masyarakat Indonesia (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sebuah studi yang dilakukan kantor pusat United Nations Population Fund (UNFPA) yang berkolaborasi dengan Avenir Health, John Hopkins University (USA), dan Victoria University (Australia) mengindikasikan bahwa 47 juta perempuan diperkirakan tidak bisa mengakses metode-metode kontrasepsi.
Hal itu bisa mengakibatkan 7 juta kehamilan tidak diinginkan (KTD) di negara-negara berkembang selama 6 bulan lockdown akibat pandemik COVID-19. Studi tersebut juga memperkirakan akan terjadi 31 juta kasus kekerasan berbasis gender (GBV), 2 juta kasus pemotongan kelamin perempuan (FGM), dan 13 juta perkawinan usia anak.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, masyarakat harus mencermati terjadinya penurunan akses terhadap layanan fasilitas kesehatan selama pandemik yang merupakan dampak terdekat terjadinya unwanted pregnancy dan mistimed pregnancy atau kehamilan tidak dikehendaki.
“Karena sebelum pandemik angkanya rata-rata sudah 17,5 persen dan di kota besar kecenderungannya lebih tinggi, juga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, stunting, kematian ibu dan bayi. Itu permasalahan yang harus kita cermati terkait dengan kependudukan,” jelas Hasto pada konferensi pers peringatan Hari Kependudukan Dunia bersama Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani di Kantor Pusat BKKBN, Jumat (10/7).
1. BKKBN mengembangkan ketahanan remaja melalui program GenRe
IDN Times/Marwan FitranansyaSementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani mengatakan bahwa BKKBN terus berusaha mengoptimalkan dan memberikan peran terbaik agar memberikan manfaat dan makna yang besar bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait masalah kependudukan.
BKKBN pun tengah menyusun naskah akademik rancangan undang-undang (RUU) untuk memperkuat UU Nomor 52 Tahun 2009, serta peraturan presiden (perpres) terkait grand design pembangunan kependudukan agar menjadi mainstream dalam pembangunan di Indonesia.
Tak hanya itu, BKKBN selalu melakukan terobosan-terobosan untuk mendekati para remaja terkait ketahanan remaja. Melalui program Generasi Berencana (GenRe), BKKBN mengembangkan ketahanan remaja yang di dalamnya termasuk kampanye pendewasaan usia perkawinan, yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.
Program GenRe dilakukan dengan pendekatan langsung terhadap remaja serta orangtua yang memiliki anak remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja). Saat ini PIK Remaja berjumlah sekitar 23.579 yang tersebar di 34 provinsi. PIK Remaja diharapkan menjadi wadah bagi remaja untuk berkumpul, berbagi cerita, berkreativitas, dan saling tukar informasi dengan teman sebaya mereka.
2. Sebagian besar keluarga di Indonesia tangguh dalam menghadapi COVID-19
Editor’s picks
Ilustrasi virus corona (IDN Times/Arief Rahmat)Pada acara Hari Kependudukan Dunia 2020, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo juga menyampaikan hasil survei yang dilakukan BKKBN terhadap 20.680 keluarga di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga di Indonesia tangguh dalam menghadapi COVID-19 karena mampu menerima, saling mendukung, serta menghindari pertengkaran di masa pandemik ini. Di balik tangguhnya keluarga Indonesia dalam menghadapi pandemik COVID-19, terdapat peran perempuan atau istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.
Kondisi psikologis keluarga dalam menghadapi dampak pandemik menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan dalam mengatasi dinamika permasalahan yang terjadi. Menurut survei BKKBN di masa pandemik ini, keluarga Indonesia sebanyak 99 persen mengatakan saling mendukung anggota keluarga, menghindari pertengkaran sebanyak 98,1 persen, dan menerima kondisi pandemik (dengan keadaan sabar) sebesar 97,7 persen.
Menurut Hasto, walaupun kebanyakan keluarga berhemat di masa pandemik sebanyak 79,9 persen, justru hal yang perlu diperhatikan ialah mereka yang mulai menjual barang dan perhiasan sebesar 50,6 persen, meminjam uang tetangga sebesar 19,8 persen, dan sebanyak 2,5 persen terdapat percekcokan keluarga yang mungkin bisa memicu perceraian.
3. Hari Kependudukan Dunia sebagai bentuk perhatian besar masyarakat pada peringatan “Hari Lima Miliar” pada tahun 1987
Ilustrasi Hari Kependudukan Dunia (iStock)Untuk diketahui, BKKBN sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab atas keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), setiap tahun menyelenggarakan kegiatan untuk memperingati Hari Kependudukan Dunia yang diperingati pada tanggal 11 Juli dengan tema yang berbeda-beda. Pada tahun 2020, tema Hari Kependudukan Dunia yang diangkat ialah “Dampak COVID-19 Terhadap Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu, dan Kekerasan Berbasis Gender.”
Tujuan dari tema tersebut ialah untuk meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan kesehatan reproduksi dan adanya kerentanan bagi perempuan selama pandemik COVID-19, menyoroti bagaimana masyarakat bisa melindungi dan menjamin kesehatan seksual dan reproduksi, serta mengeksplorasi cara mempertahankan momentum pencapaian SDGs tahun 2030.
Selain itu, Hari Kependudukan Dunia ditetapkan oleh PBB sebagai bentuk perhatian besar masyarakat pada peringatan “Hari Lima Miliar” pada tahun 1987. Hari Lima Miliar dimaksudkan bahwa pada tanggal tersebut populasi dunia mencapai 5 miliar dan sejak saat itu populasi dunia terus bertambah serta berdampak pada meningkatnya permasalahan kependudukan.
Peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang permasalahan kependudukan dan perannya dalam mencari solusi pemecahan masalah-masalah kependudukan, seperti pentingnya keluarga berencana, kesetaraan gender, kemiskinan, kesehatan ibu, dan hak asasi manusia (HAM).
Kegiatan utama yang dilaksanakan BKKBN bekerja sama dengan UNFPA dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia 2020 di antaranya sarasehan dengan tokoh agama tentang perlindungan dan promosi kesehatan reproduksi (kespro), kespro remaja, KB, dan pencegahan kekerasan berbasis gender pada perempuan, dan anak perempuan. Selain itu, ada webinar/dialog antara pengambil kebijakan, tokoh agama, tokoh perempuan, dan remaja tentang tentang perlindungan dan promosi kespro, kespro remaja, KB, pencegahan kekerasan berbasis gender pada perempuan, dan anak perempuan.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
