Eks Kader PSI Viani Ungkap Gaji Anggota DPRD DKI Capai Rp90 Juta

10 Okt 2021, 21:10 WIB

Anggota fraksi PSI, Viani Limardi (Dok. IDN Times/PSI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Mantan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Viani Limardi, buka-bukaan soal gaji yang diterimanya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan bila tak dipotong pajak, maka gaji yang diterimanya per bulan mencapai Rp100 jutaan.

"Dipotong pajak, paling (saya terima) THP (take home pay) sekitar Rp90 juta. Ya, memang cukup besar (gaji yang saya terima)," ungkap Viani ketika berbicara dengan politikus senior Partai Nasional Demokrat (NasDem) Akbar Faizal yang dikutip dari akun YouTube-nya pada Minggu (10/10/2021).

Menurut Akbar, gaji yang diterima Viani sebagai anggota DPRD DKI jauh lebih tinggi dibandingkan nominal yang didapat ketika duduk sebagai anggota DPR RI. Akbar pernah dua kali menjadi anggota DPR RI, yakni periode 2009 hingga 2013 dan 2014 hingga 2019.

Viani tak menampik memang gaji yang diterima sebagai anggota DPRD DKI tergolong besar. Tetapi, menurutnya hal itu setara dengan nominal pengeluarannya yang besar sebagai anggota dewan di provinsi.

Di sisi lain, Akbar menampik dan menyebut nominal finansial pengeluaran yang besar sebagai anggota parlemen adalah risiko. Apalagi anggota parlemen dipilih oleh warga untuk mewakili aspirasi mereka.

Tetapi, politikus yang dipecat oleh DPP PSI itu mengatakan nominal gaji yang besar lantaran DPRD DKI tak memberikan alokasi khusus bagi staf masing-masing anggota parlemen. "Sementara, (gaji staf khusus) itu kami yang biayai sendiri. Diambil dari gaji kami," tutur Viani.

Ia mengaku saat turun ke lapangan kerap didampingi tiga staf khusus. Sehingga, sebagian dari gajinya juga harus diberikan kepada tiga staf tersebut.

Di dalam program itu, Viani mengaku juga mengelola sejumlah dana lainnya yakni reses dan sosialisasi peraturan daerah (sosperda). "Kami reses tiga kali dalam setahun. Sekali reses (kami dapat) Rp302 juta untuk 16 titik," kata dia.

Sedangkan, dana untuk sosperda yang dikucurkan bagi kegiatan Viani mencapai Rp30 juta. Dia mengaku harus menyosialisasikan perda di dua titik dalam satu bulan, maka mengelola Rp60 juta.

Bila dana reses ditambah dengan dana sosperda, maka total Viani mengelola dana sekitar Rp1,6 miliar per tahunnya. Nominal itu di luar dari gaji yang ia terima per bulan.

Di program itu, Viani mengaku keberatan saat diinstruksikan DPP PSI untuk memotong gajinya sebagai anggota DPRD DKI demi membantu penanganan COVID-19. Loh, kenapa?

1. Viani keberatan gajinya dipotong karena sudah beri bantuan bagi warga di dapil

Anggota DPRD DKI dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Viani Limardi yang dipecat DPP (www.instagram.com/@ms.tionghoa)

Viani terpilih menjadi anggota DPRD DKI pada Pemilu 2019. Ia mewakili dapil di Jakarta Utara yang meliputi Kecamatan Penjaringan, Tanjung Priok dan Pademangan. Viani yang sebelumnya merupakan pengacara berhasil memperoleh 8.700 suara dari dapilnya.

Di dalam program dialog itu, Viani mengaku sejak awal sudah mengajukan keberatan soal rencana DPP PSI yang bakal memotong gaji anggota dewannya. Tetapi, rencana itu tetap direalisasikan pada April 2020. Nominal pemotongan gaji mencapai 50 persen.

"Banyak di antara kami (anggota dewan dari PSI) yang mengajukan keberatan karena sejak awal pandemik COVID-19 kami sudah menurunkan bantuan bagi warga di masing-masing dapil kami," ungkap Viani.

Ia mencontohkan, dirinya telah memberikan bantuan bagi warga di dapilnya di daerah Jakarta Utara berupa beras dan sembako mencapai tujuh ton. "Selain itu, saya juga sudah menurunkan 20 ribu hand sanitizer dan berjeriken cairan disinfektan," katanya.

Semua bantuan itu, kata dia, biayanya diambil dari gajinya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. "Itu pakai uang saya pribadi," tutur Viani.

Viani mengaku ketika berkampanye saat Pemilu 2019 mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 miliar.

2. Viani bantah telah menggelembungkan dana reses selama menjadi anggota DPRD DKI

Anggota fraksi PSI, Viani Limardi (Dok. IDN Times/PSI Jakarta)

Di dalam program itu, Viani juga menepis tudingan DPP PSI yang menyebut telah menggelembungkan dana reses. Menurutnya, hanya ada dua pihak yang mengetahui bila ia melakukan tindak korupsi itu. Pertama, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat di DPRD DKI.

"Masalahnya selama enam kali melakukan reses saat menjadi anggota DPRD DKI, saya belum pernah mendapatkan, mendengar atau mengetahui adanya temuan dari BPK atas laporan reses saya," kata dia.

Viani justru mengaku bingung bila dituding telah menggelembungkan dana reses. "Justru, setiap kali usai reses, pasti ada sisa dananya. Dana tersebut kan juga bukan untuk anggota dewan, melainkan untuk kegiatan masyarakat," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan anggota DPRD tidak menerima dana reses. Dana tersebut, kata Viani ditransfer ke pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan untuk menyerap aspirasi di dapil.

Viani turut mengatakan DPP PSI DKI membuat aturan baru yakni dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi reses harus melibatkan unsur dari parpol. "Selain itu, ada aturan usai anggota dewan melakukan reses, laporannya harus diserahkan ke ketua Fraksi PSI," ujarnya.

Ketua Fraksi PSI di DKI Jakarta lalu menyampaikan laporan reses anggota DPRD DKI ke DPW PSI. "Sekarang pertanyaannya, jika mereka menuduh saya melakukan penggelembungan dana reses, sementara dana itu dikelola oleh unsur dari PSI, maka yang menggelembungkan itu siapa di sini?" tanya Viani.

Di dalam surat pemecatan yang diterima oleh Viani tidak tertulis berapa nominal dana reses yang disebut telah digelembungkan tersebut.

3. Viani menggugat PSI Rp1 triliun karena telah membuat persepsi melakukan korupsi

Eks Anggota fraksi PSI, Viani Limardi (Dok. IDN Times/PSI Jakarta)

Ia pun menjelaskan alasannya bakal menggugat PSI senilai Rp1 triliun. Viani menilai pernyataan DPP PSI telah membentuk anggapan di publik bahwa ia telah melakukan korupsi selama duduk sebagai anggota DPRD DKI.

Viani merasa harga dirinya, nama baiknya dan keluarga jadi tercemar dengan adanya tuduhan tersebut.

"Pada waktu saya difitnah seperti ini, harga diri dan nama baik saya hancur semua. Bagaimana dengan nama baik warga di Jakarta Utara yang saya wakili? Coba, dihitung aja hampir satu juta orang yang saya wakili dari Jakut. Berapa harga diri mereka?" kata Viani.

Sementara, Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka mengatakan keputusan mengeluarkan surat pemecatan atas nama Viani pada 25 September 2021 bukan langkah mudah. Isyana menjelaskan sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) untuk pengecekan semua tuduhan tersebut.

"Kami juga sudah memberikan ruang untuk pembelaan diri atau klarifikasi saat TPF memanggil Sis Viani. Pemeriksaannya dilakukan selama berjam-jam. Kami tidak hanya mendengar keterangan dari satu pihak saja, tapi juga mendengar dari pihak lain," kata Isyana di program yang sama.

Ia tak menampik saat ini Viani masih menghadiri rapat-rapat di DPRD DKI. Sebab, surat resmi untuk penggantian Viani di DPRD DKI sedang diproses. PSI diketahui memiliki delapan kursi di DPRD DKI.