Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua KPK 2007-2011, Mochammad Jasin, menilai tidak ada isu Taliban di tubuh lembaga antirasuah. Menurutnya sebutan itu hanya untuk menyingkirkan Pegawai KPK yang berprestasi.
"Sebenarnya gak ada istilah Taliban itu, hanya stigma negatif untuk memojokkan orang-orang KPK ini. Mungkin ya, sebagai dasar untuk menyingkirkan orang-orang yang berprestasi ini," ujarnya di Kantor Komnas HAM, Jumat (18/6/2021).
Jasin berpendapat Taliban adalah stigma yang disematkan kepada orang-orang yang tak bisa dipengaruhi pihak lain karena taat pada undang-undang, kode etik, dan aturan. Contohnya, ketika diajak makan di restoran tidak mau dan ketika sosialisasi di daerah gak mau dijemput dan dibiayai.
"Seperti saya pada waktu melakukan sidak ke Bea Cukai waktu itu, ada tujuh orang yang tidak pernah menerima suap itu disebut oleh lingkungan sana juga Taliban," katanya.
Ia memastikan tidak ada Taliban di KPK. Sebab para pegawai bekerja berdasarkan standar operasional sehingga tidak beraktivitas dan berafiliasi dengan agama tertentu.
"Intinya keruman beragama di KPK itu sudah bagus sekali. Tidak ada yang ekstrem terhadap agama tertentu, tidak ada. Gak toleransi gak ada itu. Memang di dalam kode etiknya didasari religiusitas, integritas tanggungjawab, keadilan kepemimpinan," tegasnya.
Sebelumnya Komnas HAM juga mengatakan soal Taliban kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Hal tersebut diakui oleh Ghufron usai pemeriksaan di Komnas HAM.
Ghufron mengaku pada Komnas HAM mengetahui ada isu Taliban di tubuh KPK. Namun, ia mengklaim tidak tahu siapa yang dimaksud.
"Saya sampaikan sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk, memang isu itu terngiang di telinga kami dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu," katanya..