Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan DPR RI belum membahas secara mendalam, terkait kasus lubang-lubang bekas tambang batu bara di Kalimantan Timur, yang memakan puluhan korban jiwa.
Seperti diketahui, sejak 2011 lubang-lubang bekas penggalian tambang batu bara tersebut sudah memakan lebih dari 30 korban jiwa.
Kurtubi menjelaskan Komisi VII DPR RI yang memiliki lingkup tugas terkait energi, riset, dan teknologi, serta lingkungan hidup, belum membahas kasus ini. Kemungkinan besar hal ini belum dibahas karena panitia kerja yang ada masih membahas permasalahan lain.
"Belum, jadi mestinya nanti ini menjadi bagian yang harus ditangani oleh Komisi VII," ujar Kurtubi saat ditemui di Gedung Parlemen, Senin malam (8/7).
Kurtubi mengatakan permasalahan ini bisa ditangani panitia kerja (panja) limbah dan lingkungan. Menurut anggota Fraksi Nasdem ini, panja tersebut merupakan hasil dari limbah pengelolaan tambang yang menyebabkan terjadi nya kerusakan lingkungan dan bahaya.
"Dampak lingkungan dari adanya penambangan batu bara secara intensif dan insidental ini dibutuhkan tim. Namun dalam bentuk panja, belum secara khusus, namun jika dalam tim panja bisa secara spesifik tim itu melakukan kunjungan ke lapangan," tutur Kurtubi usai melaksanakan rapat dengar pendapat dengan beberapa petinggi perusahaan di Indonesia membahas limbah perusahaan.
Kurtubi menilai pihaknya akan mendorong pemerintah dan kepolisian, untuk mengusut secara tuntas pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan menyebabkan adanya korban jiwa akibat permasalahan ini.
"Harus diusut tuntas mustinya ya, bekas-bekas galian tambang ini kan tanggung jawab si penambang untuk direklamasi atau ditimbun kembali atau ditanami pohon. Sehingga pulih kembali kan tadinya pasti ada pohonnya, ada hutan sebelum batu baranya diambil," kata eks komisaris PT Newmont Nusa Tenggara itu.
Kurtubi menyebut DPR RI harus memberikan perhatian khusus, sejauh mana dampak dari lubang-lubang bekas galian tambang batu bara ini. Pemerintah juga harus memaksa dan menekan serta mendorong perusahaan-perusahaan tambang tersebut, untuk menaati aturan.
Dia berharap jika hal tersebut dilakukan, maka masalah yang memakan puluhan korban jiwa ini tidak akan terjadi seterusnya.
"Harus dong, harus diproses hukum. Terserah pengadilan dia didenda atau apa hukumannya, harus jalur hukum, penegakkan hukum," kata Kurtubi.