Entah Apa yang Diinginkan, Rapat DPD Kembali Ricuh

12 Apr 2017, 12:30 WIB

M. Agung Rajasa/ANTARA FOTO

Insiden memalukan kembali terjadi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah. Sidang ini kembali diwarnai dengan aksi kericuhan. Belum selesai Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang membuka sidang tersebut, interupsi dari berbagai penjuru sudah bersautan.

Dikutip Kompas.com, (12/4), aksi interupsi tersebut dimulai dari Senator asal Provinsi Riau, Intsiawati Ayus. Dia menyoal adanya dualisme di tubuh DPD. Dia meminta kepada para anggota DPD juga berkumpul pada forum khusus lainnya, bukan hanya pada forum rapat paripurna.

Menurutnya, hal ini penting untuk mengklarifikasi keadaan DPD dinilai penuh ketidakpastian di mata publik. Dia pun berharap langkah ini bisa menunjukan bahwa tidak ada riuh-riuh apapun di kubu DPD. Intsiawati juga berulang kali mengatakan bahwa saat ini tengah terjadi dualisme dalam kubu DPD.

Bahkan ada orang berdoa pun dimarahi.

Menanggapi masukan dari Intsiawati tersebut, Oesman Sapta mengatakan bahwa nanti itu semua akan dibahas saat sidang berlangsung. Tetapi, baru saja Oesman berusaha mendinginkan masalah, sejumlah anggota DPD lainnya malah berebut menyampaikan aspirasi mereka. Mereka bahkan meminta agar teman-temannya yang hendak menyampaikan aspirasi tersebut didengarkan terlebih dahulu.

Kendati interupsi terus bersautan satu sama lain, lagu Indonesia Raya tiba-tiba dilantunkan dan kondisi menjadi hening sejenak. Akan tetapi, saat rapat dibuka kembali, interupsi lanjutan terus berdatangan. Oesman Sapta pun mengusulkan supaya interupsi diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Acara pun dilanjutkan dengan doa. Namun doa tersebut pun mendapatkan tembakan pedas dari salah satu anggota. Pasalnya anggota tersebut menganggap doa tersebut ada unsur politisasinya. Senator yang membacakan doa tersebut dianggap menyinggung soal ricuh DPD dengan mengungkapkan harapan supaya suasana rapat yang berlangsung panas ini bisa berubah menjadi damai.

Tidak berhenti sampai disitu, ada beberapa anggota yang terang-terangan membawa kertas karton putih yang bertuliskan protes keras.

Rapat tetap berlanjut.

Kendati diwarnai aksi yang panas, rapat ini tetap dilanjutkan dengan sejumlah agenda antara lain penyampaian ikhtisar hasil pemerikaaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Kericuhan dalam tubuh DPD ini memang tak terhindarkan dikarenakan adanya pro dan kontra terkait pemilihan pimpinan baru DPD. Mahkamah Agung (MA) dianggap secara sepihak membatalkan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 yang mengatur mengenai kebijakan masa kepemimpinan DPD selama 2,5 tahun.

Sejumlah anggota DPD RI pun menolak mengakui pimpinan yang baru dilantik pada Selasa 4 April 2017 lalu. Mereka menyatakan mengakui kepemimpinan GKR Hemas dan Farouk Mohammad adalah pimpinan yang sah.

Mantan Wakil Ketua DPD, Farouk Mohammad sendiri menegaskan bahwa dia sebetulnya tidak gila jabatan. Namun, dia menganggap ada dualisme dalam tubuh DPD saat ini. Karena itu dia pun mengklaim akan tetap menjabat sebagai pimpinan yang sah kendati Oesman Sapta Odang telah dilantik sebagai pimpinan yang baru.

Apakah masalah ini akan terus dibiarkan berlarut-larut?