Epidemiolog UI: Sistem Zonasi COVID-19 Rentan Direkayasa

Pandu mengatakan penggunaan zona di sebuah wilayah malah memberi stigma pada area tersebut. Ia mengatakan penyematan zona ini malah bisa merembet ke sisi politik. Apalagi penyelenggaraan pilkada serentak tetap dilakukan pada tahun 2020. 

"Karena saya (pemimpin seorang wilayah) harus ikut Pilkada tahun ini, saya larang tes di wilayah saya," ujarnya.

Dengan demikian, maka seolah-olah daerahnya masuk zona hijau karena tanpa tes yang diketahui terpapar COVID-19 berjumlah sedikit. 

Dengan adanya kebijakan dari kepala daerah tertentu yang melarang tes, maka bisa menutupi kondisi sesungguhnya wilayah itu. Semua dilakukan untuk kepentingan politik dan bisa terpilih lagi di pilkada nanti. Bila zona itu hijau maka seolah-olah kepala daerah tersebut terlihat berhasil mengendalikan pandemik COVID-19. 

"Kalau kita lihat beberapa wilayah yang akan (ikut) pilkada tahun ini responsnya terkait sama politik. Politiknya apa? Mereka merekayasa supaya (daerahnya dinyatakan) zona hijau dan tidak ada testing," kata Pandu.

Kondisi zonasi ini menurut Pandu juga sarat akan kepentingan wilayah berdasarkan lokasi pariwisata. Tujuannya agar pariwisatanya tidak jatuh dan tidak berpengaruh pada pemasukan yang ada.

"Sebenarnya dengan adanya testing ini bagus. Kita bisa mengidentifikasi orangnya yang dilakukan kontak dan kemudian kita putus rantai penularannya karena kita isolasi," kata dia.