Erick Thohir Tunjuk PLN Sebagai Pengelola e-Procurement Academy BUMN

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengapresiasi kepercayaan yang diberikan pada PLN sebagai pengelola e-Procurement Academy BUMN melalui PLN Corporate University. 

“PLN yang ditunjuk sebagai pengelola e-Procurement Academy BUMN melalui PLN Corporate University berkomitmen melakukan standarisasi proses pembelajaran sistem pengadaan di seluruh BUMN,” ujar Zulkifli.

 Zulkifli menjelaskan, e-Procurement Academy BUMN tidak hanya akan menjadi tempat belajar. Diharapkan platform ini dapat menjadi wadah sinergi, pusat informasi, edukasi, dan sharing knowledge bagi seluruh insan pengadaan di BUMN. Dengan menyajikan video pembelajaran serta pretest dan postest dengan konsep pembelajaran mandiri, insan BUMN pun dapat mengakses kapan dan dari mana saja.

"Ke depannya e-Procurement Academy ini bisa menjadi standarisasi dan juga melayani sertifikasi kompetensi bagi seluruh insan BUMN yang akan menduduki posisi strategis pengadaan di seluruh BUMN," ujar Zulkifli.

Secara alur proses, pada tahap pertama dari proses digital procurement, dibangun badan pusat informasi tender bagi seluruh BUMN yang sudah dilangsungkan sebagai tanda dimulainya transparansi pengadaan di BUMN.

Pada tahap kedua dari digitalisasi pengadaan ini, nantinya masuk sistem tata kelola vendor yang terintegrasi. Pada tahap ini, tidak hanya informasi pengumuman tender yang terpusat, tetapi juga registrasi dan verifikasi vendor terpusat bagi seluruh BUMN. Dengan demikian akan ada data vendor yang terpusat dan dapat diakses serta diintegrasikan ke seluruh e-Proc di seluruh BUMN.

"Diharapkan dengan adanya informasi tender terpusat ini, menjadikan BUMN semakin transparan. Vendor yang mengikuti tender pun semakin kompetitif dan membuka kesempatan lebih luas bagi vendor-vendor BUMN lainnya," ucapnya.

Platform e-Procurement Academy juga selanjutnya akan terus dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan BUMN yang terbagi dalam 3 lini.

Lini pertama yakni Diklat Pedoman Pengadaan Barang untuk sertifikasi pengadaan untuk seluruh BUMN. Lini kedua, Digital Procurement Tools untuk Pengembangan Diklat Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, yang mengacu dari buku biru BUMN. Terakhir, Procurement General Knowledge untuk pengembangan materi lain terkait pengadaan baik dari BUMN lain ataupun dari eksternal yang akan tersedia dalam satu platform terintegrasi. 

Pemerintah dan BUMN terus berkomitmen untuk menjadikan UMKM naik kelas. Dimulai dari membangun suatu ekosistem digital marketplace dengan adanya PaDi UMKM hingga adanya Sertifikasi TKDN bagi para UMKM yang menjadi mitra binaan. 

Erick mengatakan, saat ini terdapat 10.100 UMKM yang bergabung dalam PaDi UMKM dengan total nilai transaksi pada 31 Agustus 2021 mencapai Rp 10,4 triliun. Dengan adanya sertifikasi TKDN diharapkan bisa membawa UMKM naik kelas.

"Melalui sertifikasi ini lebih memastikan UMK-nya beneran dan produknya TKDN. Sebelumnya Kementerian BUMN sudah bekerja sama dengan Kementerian Investasi untuk mendaftarkan UMK ini ke OSS, sehingga produknya tersambung semua secara real time," ungkap Erick.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan potensi besar dalam belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pengguna wajib Produk Dalam Negeri, salah satunya BUMN. Menurutnya bila potensi yang besar ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh industri dalam negeri, maka akan ada multiplier effect yang manfaatnya sangat terasa bagi kemajuan industri dan ekonomi di dalam negeri.

 Dia pun berharap agar sinergi Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian dapat mendorong industri dalam negeri menjadi raja di negeri sendiri.

Kenapa industri kecil penting, Agus menegaskan, dalam beberapa krisis di Indonesia, industri kecil terbukti memiliki resiliensi tinggi. Tumbuhnya industri kecil berpotensi menciptakan perekonomian di tingkat grassroot.

 “Dengan diberikannya sertifikasi TKDN kepada Industri Kecil binaan BUMN ini diharapkan Industri Kecil binaan BUMN dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di BUMN dan berhak memperoleh preferensi harga, dengan demikian Industri Kecil binaan BUMN bisa naik kelas,” pungkasnya. (WEB)