Menjelang 10 Tahun Lumpur Lapindo, Ini Dia 10 Fakta Terkait "Perbaikan Signifikan" yang Terjadi
rcm-lusi.blogspot.co.id
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kasus Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo pada 2006 silam memang menjadi salah satu 'bencana buatan' dengan kerugian besar. 10 tahun sudah hampir berlalu sejak pertama kalinya lumpur ini menyembur dari tanah, tepatnya 29 Mei 2006. Lantas, dalam waktu yang lama ini, adakah perubahan atau paling tidak perbaikan signifikan?
1. Bencana lumpur dengan korban dan kerugian besar.
print.kompas.comPada 29 Mei 2006, kegiatan pengeboran oleh PT Lapindo yang menyebabkan tidak stabilnya kondisi tanah di bawah lokasi awal. Kemudian, lumpur yang telah menumpuk sempat ditutup, tapi terjadi tekanan. Akhirnya, lumpur menyembur dan mulai menggenangi wilayah sekitar pengeboran sampai pemukiman, pertanian dan perindustrian.
Akibatnya, 16 desa di tiga kecamatan terendam lumpur dengan tinggi enam meter. Lebih dari 25.000 jiwa harus diungsikan, serta lebih dari 600 hektare tanah dengan 1810 rumah, 18 sekolah, dua kantor, 15 pabrik, 15 masjid dan mushola.
2. Volume lumpur semakin bertambah.
rcm-lusi.blogspot.co.idAwal 2007, volume lumpur semakin bertambah mencapai tujuh juta meter kubik. Kemudian, Mei 2007, ada upaya penghentian semburan lumpur dengan teknik relief well, tapi batal karena peralatan yang tidak tersedia. Mereka juga beralasan bahwa adanya kekurangan dana selama proses persiapan teknik tersebut. Rakyat kembali terbengkalai.
Kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomer 14 Tahun 2007 yang juga menjadi awal pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). BPLS dibuat untuk menangani upaya penanggulangan semburan, menangani luapan, serta menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat lumpur.
3. Lumpur Lapindo adalah bencana alam.
arrahmah.comBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan semburan lumpur Lapindo merupakan fenomena alam yang disebut mud volcano. Kesimpulan tersebut adalah hasil kajian BPPT dalam loka karya pada 6 Oktober 2006 dan 20-21 Februari 2007.
Pada 17 Maret 2008, Menteri Riset dan Teknologi pada masa itu, Kusmayanto Kadiman pun merekomendasikan temuan BPPT dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI.
4. Peraturan Presiden yang membuat perpecahan.
hellosurabaya.comPada 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No 40 tahun 2009 yang ditambah dengan Perpres Nomer 14/2007 yang mewajibkan PT Lapindo Brantas Inc. untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Namun, ganti rugi dibagi dalam dua kelompok, yakni wilayah yang masuk Peta Area Terdampak (PAT) akan dibayar oleh perusahaan. Sementara desa-desa di luar PAT diberi ganti rugi oleh negara. Namun, proses ganti rugi ini malah menimbulkan masalah sendiri. Akibatnya, pembagian ini membuat terjadinya penelantaran dan perpecahan di tingkat warga.
5. Semburan lumpur diperparah dengan adanya gas metana.
b4df4c3isd13.wordpress.comPada 20 September 2010, terjadi semburan gas metana disertai air bercampur lumpur di Kecamatan Porong. Semburan ini juga menunjukkan peningkatan tajam semburan dan tingkat gas metana. Petugas Geohazard BPLS pun berusaha memisahkan metana dengan air dan lumpur dengan separator. Namun, peningkatan semburan pun membuat petugas kesulitan.
Gas metana lantas dilepas ke udara bebas, sehingga warga yang bertahan di sekitar pusat semburan harus mengenakan masker penutup mulut dan hidung untuk menangkal bau metana. Kebakaran juga terjadi akibat penggunaan gas metana untuk memasak. Pada tahun yang sama BPLS masih kebingungan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara, ganti rugi pun masih tersendat.
Baca Juga: Gubernur Tetapkan UMK Jawa Timur
Editor’s picks
6. Infrastruktur yang semakin lumpuh.
arasyazis.blogspot.comPresiden SBY sendiri mengakui bahwa fokus utama mereka selama lima tahun terakhir adalah menahan luapan lumpur agar tidak terkena wilayah lain. SBY menambahkan kalau infrastruktur yang ada di sekitar wilayah yang terkena dampak lumpur masih belum berjalan seperti semula. Maka, Presiden pun meminta PT Lapindo Brantas Inc. segera melunasi ganti rugi yang terus tersendat dari tahun ke tahun.
Bahkan SBY ingin lumpur Lapindo bukan menjadi lokasi bencana semata, tapi ingin membuat jalan keluar jangka pendek atau panjang. Salah satu contohnya adalah wisata lokal atau kegiatan penelitian dan pengembangan.
7. Kerugian akibat investasi yang ditarik.
cikalnews.comPada 2012 seorang dosen di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Kresnayana Yahya mengatakan bahwa investasi ke dalam wilayah Jawa Timur tersendat dari hari ke hari. Keraguan para investor terutama pada pembangunan wilayah transportasi seperti jalan arteri baru sampai jalur kereta. Mereka dianggap takut karena risiko yang masih besar akibat Lumpur Lapindo.
Kresnayana bahkan mengatakan kalau kerugian dialami provinsi dibagi jadi dua. Per harinya provinsi kehilangan 50 miliar rupiah dari kerugian langsung, sementara kerugian tidak langsung mencapai 500 miliar per hari.
8. Ogoh-ogoh dan patung untuk mengenang tahun ketujuh.
voaindonesia.comMasyarakat yang tinggal dalam wilayah Porong kembali 'merayakan' dengan demo di lokasi Lumpur Lapindo. Ogoh-ogoh berbentuk seperti seorang politisi yang merupakan bagian dari PT Lapindo Brantas, Aburizal Bakrie. Selain itu mereka pun membuat patung-patung yang ditanamkan dalam lumpur.
Patung-patung tersebut menggambarkan korban-korban yang ditutupi dengan lumpur. Korban-korban tersebut seperti membatu akibat lumpur yang mengeras. Protes tersebut juga sebagai pengingat bagi perusahaan dan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah yang telah terjadi tujuh tahun.
9. Lokasi hunian baru yang tidak layak.
mongabay.co.idPertengahan 2014, lokasi Lumpur Lapindo sempat kembali meluap akibat tanggul yang semakin tidak stabil. Warga bahkan telah meminta BPLS untuk memperbaiki tanggul agar tidak terjadi hal serupa. Akibat luapan tersebut, rumah yang ada di lokasi PTA pun terkena lumpur panas.
Pada Mei 2015, 18 kepala keluarga (KK) masih bertahan di lokasi PTA dengan rumah yang dibangun oleh PT Lapindo Brantas Inc. Namun, lokasi hunian baru pun masih tidak layak. Bukan hanya itu, rumah yang dibangun pun tidak layak ditinggal. Apabila hujan, warga tidak bertahan di rumah karena takut atap rubuh. Kemudian, kondisi lingkungan yang lembab membuat sering terkikisnya bangunan akibat terendam lumpuh. Sebagian besar rumah lantainya sudah ambles dan lebih rendah dari endapan lumpur yang ada di halaman.
10. Kerugian belum terbayar rata.
mongabay.co.idSeperti dilansir tempo.co, berkas tuntutan terhadap Lapindo baru 20 persen yang terbayarkan. Terdapat 3.331 berkas yang masuk dana talangan oleh pemerintah kepada PT Minarak Lapindo Jaya, selaku juru bayar Lapindo Brantas Inc, yang mencapai 782 miliar rupiah.
10 tahun berlalu dengan masih mangkraknya pembayaran oleh PT Minarak Lapindo Jaya pun membuat warga masih kebingungan dengan nasibnya. Setiap tahun 'perayaan' berupa demonstrasi pun dilakukan, meskipun tidak ada hasil signifikan bagi mereka.
Keadilankah ini ketika banyak dari masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya akibat lumpur tersebut? Haruskah mereka lupakan begitu saja setelah 10 tahun?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
