Stunting Jadi Prioritas Nasional Pemerintah Indonesia
Gerakan edukasi 'Makan Ikan Cegah Stunting' Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (21/11/2019) - Humas Pemprov Sulsel
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times -- Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Prof. Rizal Damanik menyampaikan, pengurangan stunting merupakan prioritas nasional pemerintah Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Ketua Pelaksana.
"Kami berkoordinasi erat dengan Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Wakil Presiden”, kata Prof. Rizal.
1. Target turunkan stunting jadi 14% di 2024
unsplash.com/Chinh Le Duc“Indonesia telah menetapkan target untuk mempercepat penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Gugus tugas pengurangan stunting dibentuk dari tingkat pusat hingga desa. Tim ini berperan untuk mengkoordinir, mensinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di wilayahnya.
Strategi nasional percepatan pengurangan stunting menjadi kerangka utama bagi seluruh elemen negara”, imbuhnya.
2. Punya lima pilar penanganan stunting
unsplash.com/Artem BaliDikatakan, pemerintah Indonesia menerapkan lima pilar penanganan stunting yang terdiri dari: (1) penguatan komitmen dan visi pemimpin di kementerian/lembaga di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan desa; (2) meningkatkan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; (3) memperkuat konvergensi Intervensi Nutrisi Spesifik dan Gizi Sensitif; (4) meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan (5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, penelitian, dan inovasi.
3. Fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan
Upaya pencegahan stunting. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus KhoirunasSementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKKBN dr. Irma Ardiana juga menyampaikan, ”BKKBN juga telah berkolaborasi dan mengimplementasikan ke lintas sektoral program-program yang berfokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan keterlibatan universitas untuk membantu tingkat sub nasional dalam literasi dan analisis data.
"Mencegah terjadinya peningkatan prevalensi stunting harus dilakukan pada siklus daur hidup di tahap remaja. Untuk itu, penurunan stunting juga harus melibatkan stakeholder lainnya, mulai dari dunia usaha, universitas dan organisasi profesi, organisasi masyarakat madani, mitra pembangunan, dan media. BKKBN menyatakan adanya potensi pelibatan perguruan tinggi untuk mendukung penurunan stunting di Kabupaten/kota melalui konvergensi di 1000 HPK”, terang dr. Irma. (WEB)
Berita Terkini Lainnya
