Komite I DPD RI Terima Pengaduan Sengketa HGU Lahan PT SWP 

2. Pembangunan di daerah jangan sampai merugikan masyarakat

IDN Times/DPD RI

Pada kesempatan tersebut, Camat Kelapa Kampit Belitung Timur Syahril mengakui pembangunan dan investasi diperlukan di daerahnya. Namun, jangan sampai merugikan masyarakat dan petani lokal dan hanya menguntungkan pihak perusahaan. Menurut dia, saat ini PT SWP memiliki sekitar 15.000 hektar sawit, tetapi perusahaan itu belum maksimal dan tak sesuai dengan aturan kementerian dalam pemberian plasma.

“Masyarakat memang memerlukan mata pencaharian terutama dari sektor perkebunan, tapi jangan hanya menguntungkan pihak perusahaan. Kami minta perusahaan-perusahaan besar tersebut mengambil 20-40 persen plasma dari petani lokal. Jika tidak, kami minta BPN dan Kementerian ATR tak memperpanjang izin HGU perusahaan itu. Kami apresiasi responsif menerima aduan kami, dan kami berharap DPD RI dapat menindaklanjuti aspirasi daerah dan tuntutan sifatnya mempertegas aturan yang ada dan memihak masyarakat,” tutur Syahril.

3. Camat Manggar Belitung Timur: Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN harus meninjau dan berkoordinasi

IDN Times/DPD

Camat Manggar Belitung Timur Amirudin menambahkan, masalah perpanjangan HGU PT SWP saat ini menjadi isu publik. “Selain itu, harus dilakukan pengukuran ulang terhadap HGU yang sudah diterbitkan dan jika ada penyimpangan harus ada kompensasi bagi daerah dan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN harus melakukan peninjauan dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal tersebut,” ujarnya.