Komite I DPD RI: Hadirkan Rektor dan Dosen Asing Akselerasi Daya Saing
pixabay.com
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dalam pidato Visi Indonesia, Jokowi menegaskan bahwa dunia sedang berubah, tantangan ke depan akan makin berat. Oleh karena itu, peningkatan SDM menjadi tumpuan dan prioritas Nawacita II dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.
Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani mengatakan, seiring dengan hal tersebut, kunci utama yang harus dilakukan pemerintah ialah melakukan pembenahan mendasar terhadap perguruan tinggi di Indonesia. Para lulusan perguruan tinggi inilah yang akan menjadi harapan untuk membawa Indonesia maju dan mampu bersaing, baik dalam konteks kawasan maupun lingkungan global.
Gagasan untuk mendatangkan pimpinan perguruan tinggi dan pengajar asing oleh Menristek akhir-akhir ini mendapat respons beragam, pro, dan kontra dari publik. “Saya pribadi sependapat dengan gagasan progresif ini, dan Presiden Jokowi yang visioner dapat dipastikan juga mengamini ide ini untuk mengakselerasi competitiveness perguruan tinggi di Indonesia guna dapat bersaing di kancah global,” tutur Benny Rhamdani.
1. Singapura bisa jadi contoh kesuksesan menghadirkan rektor dan pengajar asing
monitor.co.idRekrutmen rektor dan tenaga pengajar asing sebenarnya jamak dilakukan di negara-negara Eropa, bahkan di negara jiran kita, Singapura. Nanyang Technological University (NTU) Singapura, misalnya yang baru didirikan pada 1981, saat ini sudah masuk 50 besar dunia.
Singapura dengan kemajuan fasilitas medis di rumah-rumah sakit yang andal serta dukungan para tenaga medis berstandar internasional, patut menjadi contoh bagaimana mengembangkan pendidikan kedokterannya. Salah satunya dengan mengizinkan rektor dan dosen asing memimpin dan mengajar perguruan tinggi di Singapura.
Pengalaman Dubai dengan lompatan kemajuan seperti sekarang ini juga tidak lepas dari peran dunia pendidikan tinggi. "Pada tahun 60-an untuk perjalanan antarkota di sekitar Dubai masih jalan kaki. Padahal, Indonesia mengenal moda transportasi mobil, bahkan Mercy salah satu merek terkenal yang ada di Indonesia," ungkap Benny .
Benny menambahkan, “Tapi lihat kemajuan Dubai sekarang ini, perguruan tingginya juga menjadi percontohan, dan semuanya itu, salah satunya karena perguruan tinggi yang memiliki kualitas tinggi dan produktif.”
2. Indonesia diharapkan mampu bersaing menjadi 20 besar perguruan tinggi dunia
Dok. IDN Times/IstimewaDalam skala QS World University Ranking (QS-WUR) yang selama ini dijadikan acuan Kemenristekdikti, ungkap Benny, dari 4700 PT yang dimiliki, Indonesia diharapkan akan mampu bersaing menjadi 20 besar perguruan tinggi (PT) dunia, seperti yang diraih NUS dan NTU Singapura.
“Atau setidaknya 100 besar dunia seperti yang diraih Universiti Malaya (UM) dari negeri jiran kita. Nyatanya, sampai saat ini dari ribuan PT kita belum ada yang mampu berada di level tersebut. Sejauh ini, baru ada tiga PT yang telah mencatatkan dirinya di level internasional versi QS-WUR. Itu pun masih di tataran 500 besar saja, masing-masing diraih oleh UI (ranking 296), UGM (320), dan ITB (331),” tutur Benny.
Benny mengatakan, berkaca dari kondisi di atas, wajar bila kemudian Menristek dan Presiden melontarkan gagasan tersebut. “Gagasan itu tidak akan melunturkan sedikit pun rasa nasionalisme dan kebangsaan. Namun, menjadi bukti kecintaan menyiapkan para kader penerus bangsa untuk menghadapi dunia yang berubah pesat,” tutur Benny.
3. Perguruan tinggi mesti memiliki bekal kompetensi dan kemahiran sesuai kebutuhan pasar kerja
pixabay.com/889520Para lulusan perguruan tinggi, kata Benny, mesti memiliki bekal kompetensi dan kemahiran yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan harus dibekali wawasan global untuk melihat tren yang berkembang. “Dengan begitu, para lulusan perguruan tinggi bukan hanya menjadi pemasok tenaga kerja yang andal, melainkan juga mampu berpikir kreatif menciptakan lapangan kerja dengan menciptakan bisnis-bisnis yang berbasis teknologi dan mampu berkompetisi di tingkat internasional,” jelas Benny.
Namun demikian, kata Benny, kebijakan pengadaan rektor asing mesti didahului dengan kajian yang matang, penyiapan infrastruktur dan pranata kebijakan, serta dukungan insentif yang memadai. Kebijakan ini juga mesti dilakukan secara gradual dengan piloting beberapa perguruan tinggi yang relatif memiliki kesiapan.
“Pada akhirnya, semua kebijakan pemerintah akan tidak banyak artinya tanpa dukungan publik. Oleh karenanya, pemerintah perlu menguatkan pranata regulasi dengan meminta masukan berbagai pemangku kepentingan, baik kalangan akademisi, parlemen (DPR dan DPD), maupun organ-organ kemahasiswaan,” tutur Benny.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
