Paritrana Awards BPJS Ketenagakerjaan Masuki Tahap Akhir Penjurian

2. Inovasi dari Paritrana Award tahun ini

ilustrasi inovasi (pixabay.com/geralt)

Terdapat beberapa inovasi dari ajang Paritrana Award tahun ini antara lain diterapkannya sistem zonasi bagi Pemerintah Daerah. Terdapat 5 zona yaitu zona Sumatera, zona Jawa Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi dan zona Nusra Maluku Papua.

Selain itu pada kategori perusahaan skala besar dibagi menjadi 3 sektor yaitu sektor keuangan perdagangan dan jasa, sektor manufaktur pertambangan migas dan konstruksi, serta sektor perkebunan pertanian peternakan dan perikanan. Panitia Tingkat Pusat juga menambah kategori baru yaitu kategori usaha sektor layanan publik.

Sebagai informasi, kandidat yang lolos hingga saat ini dari kategori Pemerintah Provinsi adalah Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua Barat.

Untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri dari Kep Anambas, Kab Bengkalis, Kota Tarakan, Kab Kutai Kartanegara, Kota Manado, Kab Morowali, Kab Tangerang, Kab Jember, Kota Jayapura, Kab Raja Ampat dan Kota Ambon.

Adapun dari kategori Perusahaan Skala Besar adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, PT Fonusa Agung Mulia, PT Wijaya Karya (Persero), PT Pratama Nusantara Sakti dan PT Ciomas Adisatwa.

Kemudian dari Perusahaan Skala Menengah diwakili oleh PT BPR Syariah Bangka, PT Sera Food Indonesia, PT Tawon Jaya Makassar, BPR Tanaoba Lais Manekat dan PT Bintang Muara Kieraha (Muara Group). Terakhir dari Usaha Sektor Layanan Publik adalah Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit Syafira.

3. Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan

Penghargaan bergengsi Paritrana Awards Tahun 2023 periode penilaian Tahun 2022 memasuki fase akhir yaitu Tahapan Wawancara Kandidat. (Dok. BPJS Ketenagakerjaan)

Mengutip pernyataan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, pada penyerahan Paritrana Awards yang lalu, Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan. Hal ini menjadi salah satu indikator bagi Pemerintah Daerah yang lolos tahap wawancara karena telah mengimplementasikan perlindungan pekerja rentan hingga ke tingkat desa.

Selanjutnya Wapres juga mendorong pengusaha atau pemberi kerja diharapkan agar selalu melindungi seluruh pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan karena merupakan kewajiban dalam memenuhi hak para pekerja dan menjamin kesejahteraan dan keamanan dalam bekerja. Wakil Presiden juga mendorong agar tiap-tiap Pemerintah Daerah segera melindungu para pekerja non-ASN dan pekerja rentan pada BPJS Ketenagakerjaan.

Paritrana Award ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenko-PMK RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.

“Setelah proses penjurian maka tahapan selanjutnya akan diumumkan para pemenang dan diserahkan Piala Paritrana Tahun 2023 oleh Presiden Republik Indonesia. Semoga para kandidat tahun ini bisa meraih hasil yang diharapkan sebagai upaya dalam mendukung dan mengimplementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dan perusahaan masing-masing. Paritrana Award ini agar dijadikan pemicu semangat yang memotivasi semua pihak, termasuk kepada pekerja, karena mereka sudah terlindungi, para pekerja dapat bekerja keras tanpa perlu cemas, karena seluruh risiko telah dialihkan kepada negara melalui BPJS Ketenagakerjaan,” pungkas Zainudin. (WEB)

Baca Juga: Pekerja Sektor Informal pun Bisa Menikmati Layanan BPJamsostek