Fadli Zon: Anggaran Penulisan Ulang Buku Sejarah Rp9 M Sudah Disetujui
- Menteri Kebudayaan setujui anggaran Rp9 miliar untuk penulisan ulang sejarah Indonesia dari APBN.
- Kementerian Kebudayaan targetkan uji publik pada bulan Juli, melibatkan 113 penulis dan 20 editor jilid.
- Pembaruan buku sejarah dilakukan secara inklusif dengan perspektif Indonesia sentris, mulai dari sejarah awal hingga era pemilu.
Jakarta, IDN Times - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, anggaran penulisan ulang buku sejarah Indonesia sebesar Rp9 miliar sudah disetujui. Anggaran tersebut, lanjutnya, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sudah ada dari APBN. Sudah beres itu, sudah kita sampaikan dari tujuh bulan yang lalu, saat saya ke DPR,” kata Fadli di Cibubur, Jawa Barat, seperi dilansir ANTRA, Minggu (1/6/2025).
“Sudah ada anggarannya, sudah dimulai. Kalau tidak ada (anggarannya), dari mana (pembahasan penulisan ulang sejarah bisa dilakukan)?” ujarnya menambahkan.
1. Tim pembaruan buku sejarah melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan 3 editor umum
Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), kata Fadli, menargetkan melakukan uji publik setidaknya pada bulan Juli. “Sejauh ini kita targetkan, mungkin di bulan Juli akan uji publik, kira-kira (bulan Juli),” lanjutnya.
Menurutnya, proses pembaruan buku sejarah Indonesia melibatkan tim yang mencakup 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum.
Adapun tim pembaruan buku sejarah Indonesia terdiri atas sejarawan dan akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya dari Aceh hingga Papua.
2. Pembaruan buku sejarah mulai dari sejarah awal Indonesia sampai era pemilu setelah reformasi
Pembaruan buku sejarah, kata Fadli, akan dilakukan secara inklusif dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris, mulai dari sejarah awal Indonesia, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, sampai era pemilu.
Sebelumnya, Fadli mengatakan, upaya pembaruan buku sejarah Indonesia dilaksanakan mulai Januari 2025 dan ditargetkan rampung Agustus 2025.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan buku sejarah Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai sejarah bangsanya.
3. DPR minta Kemenbud tingkatkan sosialisasi soal penulisan ulang buku sejarah Indonesia
Sebelumnya, Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan dalam rapat pada Senin (26/5) siang, sepakat agar penulisan ulang sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan sejarah agar obyektif, komprehensif, dan merepresentasikan memori kolektif bangsa.
Selain itu, Komisi X DPR mengusulkan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperbaiki komunikasi dan meningkatkan sosialisasi mengenai proses penulisan ulang buku sejarah Indonesia, agar tidak memunculkan interpretasi bahwa buku sejarah ditulis berdasarkan penafsiran tunggal dari pemerintah.
