Fakta-Fakta Formula E Versi Pemprov DKI Jakarta

30 Sep 2021, 06:01 WIB

Dokumentasi - Anies Baswedan saat bernegosiasi mengenai Formula E di New York pada 2019. (facebook.com/Anies Baswedan)

Jakarta, IDN Times - Gelaran Formula E terus menuai kontroversi di tengah pandemik COVID-19. Satu sisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ngotot ingin tetap menyelenggarakan Formula E pada Juni 2022 nanti. Sisi lain, internal DPRD DKI terbelah terkait hal ini.

Menanggapi polemik penyelenggaraan Formula E, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta membagikan edaran informasi berjudul "Katanya vs Faktanya Formula" untuk menjawab beragam polemik Formula E.

Berikut fakta Formula E versi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diirangkum IDN Times.

1. Formula E memberi manfaat ekonomi dan reputasi bagi Indonesia

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Pemprov DKI Jakarta menegaskan, Formula E bukan pemborosan APBN/APBD karena memberikan manfaat ekonomi dan reputasi yang luar biasa bagi Indonesia.

"Mulai manfaat ekonomi yakni stimulus ekonomi dan multiplier effect yang ditimbulkan. Lalu manfaat reputasional, citra Indonesia dan Jakarta yang semakin baik di dunia, sehingga bisa menstimulus turisme dan investasi," tulis edaran tersebut.

2. Biaya dari APBD 2019 dan tidak ada tambahan lagi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memantau pembangunan Jakarta International Stadium pada Kamis (23/9/2021). (IDN Times/Athif Aiman)

Terkait adanya komitmen fee Rp2,3 triliun, Pemprov DKI Jakarta menerangkan, pembiayaan Formula E berasal dari APBD 2019 yang sudah dibayarkan 2 tahun lalu dan dilakukan sebelum pandemik.

"Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E 2022, 2023, dan 2024. Biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp150 miliar tidak dibayar APBD, tetapi bersumber sponsorship yang akan dibayarkan JakPro," jelas edaran tersebut.

3. Pembayaran Formula E sudah lunas pada 2019

Dokumentasi - Anies Baswedan saat bernegosiasi mengenai Formula E di New York pada 2019. (facebook.com/Anies Baswedan)

Fakta berikutnya, Pemprov DKI Jakarta menerangkan bahwa pelaksanaan Formula E tidak mengabaikan sektor lain dan biayanya sudah lunas pada 2019.

"Dana pendidikan, penanganan Covid, tetap mendapatkan prioritas dan dipenuhi secara memadai bahkan dalam penanganan COVID-19, DKI merupakan yang terbaik di Indonesia. Terkait vaksinasi, Jakarta merupakan salah satu kota yang paling sukses di dunia," demikian tertulis di edaran itu.

4. Investasi infrastruktur bukan hanya untuk satu kali penyelenggaraan

Dokumentasi - Anies Baswedan saat bernegosiasi mengenai Formula E di New York pada 2019. (facebook.com/Anies Baswedan)

Adanya kabar Formula E yang hanya untung 5 tahun saja, sehingga diadakan selama 5 tahun berturut-turut, Pemprov DKI Jakarta menjelaskan, investasi infrastruktur nantinya jadi optimal jika infrastruktur itu dimanfaatkan bukan hanya untuk satu kali penyelenggaraan.

"Merugikan jika Formula E hanya dilaksanakan sekali, karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar, menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali," tulis edaran itu.

Hasil kesepakatan baru antara Jakpro dan FEO, yakni periode pelaksanaan yang disesuaikan 3 tahun yaitu 2022, 2023, dan 2024.

"Tiga tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi."