Fakta-fakta Hari Lahir Pancasila yang Ditetapkan Jokowi

Untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia, Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo menilai hari lahir Pancasila perlu ditetapkan. Atas dasar pertimbangan ini, pada 1 Juni 2016, Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

”Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional, bunyi diktum pertama dan kedua Keppres tersebut,” dikutip dari laman Sekrtariat Kabinet Republik Indonesia, Senin (1/6).

Pada diktum ketiga Keppres ini menyatakan, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Keppres tersebut.

Keppres Hari Lahir Pancasila tersebut telah melengkapi dokumen kenegaraan Keppres Nomor 18 Tahun 2008 tentang penetapan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi. 

Dalam Keppres itu pula disebutkan bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan. Naskah itu disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.

Hal itu dipaparkan dalam konsideran huruf d Keppres Nomor 24 Tahun 2016. Keberadaan bagian konsideran ini sesungguhnya merupakan upaya pemimpin negara untuk mengakhiri polemik dan dikotomi sejarah kelahiran Pancasila yang rawan memecah belah persatuan bangsa.

Pandangan dan sikap yang sama sebelumnya juga telah disepakati dan dirumuskan oleh seluruh Fraksi dan Kelompok DPD RI di lembaga MPR RI dalam dokumen resmi yang menjadi bahan baku Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diterbitkan tahun 2012.

Dengan demikian, secara historis, terdapat tiga rumusan Pancasila, yaitu rumusan Bung Karno yang disampaikan pada pidato 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), rumusan oleh Panitia Sembilan yang diketuai oleh Bung Karno dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final pada Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI yang juga diketuai oleh Bung Karno pada 18 Agustus 1945.

Pancasila juga pernah ditawarkan sebagai ideologi dunia oleh Bung Karno dalam Pidato di PBB pada tanggal 30 September 1960, ‘To Build The World A New’. Saat itu, pembumian Pancasila untuk dunia adalah perjuangan menciptakan perdamaian dunia, dimana kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Pancasila sebagai ideologi dunia berbeda, dan bahkan bertentangan dengan kapitalisme-liberalisme; bertentangan juga dengan marxisme-leninisme. Keduanya mengandung benih-benih imperialisme kolonialisme, sementara Pancasila bercita-cita membangun persaudaraan dunia.

“Untuk itulah Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung tahun 1955 dan mampu memberi inspirasi bagi kemerdekaan di lebih dari 28 negara,” ujar putri Presiden Indonesia pertama, Megawati Soekarnoputri lewat keterangan tertulisnya, Senin (1/6).

Bung Karno saat berpidato di depan sidang PBB pada 30 September 1960, menyangkal pendapat Bertrand Russel, seorang filsuf Inggris, yang membagi dunia hanya ke dalam dua poros ideologi, yaitu liberalisme/kapitelisme dan komunisme. Bung Karno mengatakan, Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu.

“Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok. Sesuatu itu kami namakan Pancasila. Gagasan-gagasan dan cita-cita itu, sudah terkandung dalam bangsa kami. Telah timbul dalam bangsa kami selama dua ribu tahun peradaban kami dan selama berabad-abad kejayaan bangsa, sebelum imperialisme menenggelamkan kami pada suatu saat kelemahan nasional.” 

Dari penegasan Bung Karno di forum dunia tersebut, sangat jelas perbedaan Pancasila dengan ideologi Liberalisme/Kapitalisme dan Komunisme. Dengan demikian, Pancasila adalah ideologi yang lebih sesuai dan lebih cocok dengan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lebih sesuai dan cocok bagi bangsa Indonesia dari pada Komunisme yang menganut falsafah atheisme karena Pancasila punya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Pancasila lebih sesuai dan cocok bagi bangsa Indonesia dari Liberalisme/Kapitalisme yang ekonominya dikuasai kaum pemilik modal karena Pancasila punya sila Keadilan Sosial. Dan saat ini juga dapat kita tegaskan kembali bahwa Pancasila juga lebih cocok dan sesuai bagi bangsa Indonesia dari paham negara Khilafah ala ISIS yang tidak mengakui nasionalisme dan teritorial suatu negara bangsa karena dalam Pancasila memiliki sila Persatuan Indonesia,” kata Megawati.