Jakarta, IDN Times - Ahli Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai dugaan kecurangan Pemilu 2024 ditunjukkan lewat berbagai hal. Mulai dari penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah hingga politik 'gentong babi' atau penyaluran bantuan bantuan sosial (bansos) jelang pemilu.
"Kecurangan itu sudah bisa dilihat dari penujukan kepala daerah dan bantuan gentong babi," ujar Feri dalam diskusi Jaga Pemilu, Sabtu (17/2/2024).
Feri menjelaskan politik gentong babi merupakan istilah lama. Hal ini juga terjadi pada masa kolonial Belanda.
"Politik gentong babi ini sudah lama terjadi di Amerika sekitar 1800-an, ketika perbudakan terjadi. Di masa kolonial Belanda juga terjadi," ujar akademisi Universitas Andalas itu.
Feri menjelaskan istilah politik gentong babi mucul pada saat perbudakan zaman dulu. Saat itu, babi yang diawetkan dalam gentong dilemparkan oleh tuan ke budaknya.
Para budak mendoakan tuannya, karena sudah diberikan gentong babi itu. Sehingga, mereka akan terus bekerja untuk tuannya.
"Konsep gentong babi itulah yang diterapkan di banyak negara, termasuk di kita (Indonesia), bansos dibagi-bagikan menuju hari H, ada BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dirapel, lalu ada jumlah yang meningkat, pembagian bansos beras,” ujarnya.
Selain bansos, politik gentong babi juga dilakukan seperti penambahan gaji penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah jelang Pemilu 2024. Menurutnya hal ini tidak sehat.
"Politik ini tidak sehat, tapi ada sebagian memaklumi kalau dia petahana, tapi kalau dalam kondisi saat ini sulit dimaklumi karena yang menikmati anak petahana,” ujarnya.