Cabut Blokir Internet di Papua, Wiranto Koordinasi dengan BIN
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan akan segera menstabilkan kembali akses internet di Papua dan Papua Barat yang sempat diblokir oleh pemerintah.
1. Kemenkopolhukam terus berkoordinasi dengan aparat keamanan
Meskipun keadaan di sana telah kondusif, namun Wiranto masih terus berkoordinasi dengan pihak TNI/Polri, serta BIN (Badan Intelijen Nasional) terkait analisis keamanan jika akses internet kembali dibuka.
“Saya tadi minta sekarang dicabut gimana nih dengan dasar hoaks sudah berkurang kecil. Hasutan sudah hampir gak ada. Tone-nya sudah positif,” kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).
2. Konten hoaks di Papua sudah berkurang secara signifikan
Berdasarkan hasil analisis tersebut, penyebaran konten berita bohong atau hoaks telah berkurang secara signifikan yaitu tinggal 10 persen. Sementara konten positif 90 persen.
“Dari analisis keamanan. Kita masih butuh waktu sebentar aja. Jadi tanggal 5 (September) nanti kalau keadaan betul- betul kondusif kita buka kembali,” ujarnya.
Baca Juga: Mahasiswa Papua: Saat Kami Naik Angkot, Orang-orang Tutup Hidung
Editor’s picks
3. Banyak pihak yang memanfaatkan kerusuhan di Papua
Wiranto kembali menegaskan alasan pemerintah melakukan pemblokiran akses internet. Ia menilai, banyak pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kerusuhan di Papua dengan terus melakukan upaya-upaya provokasi melalu media sosial (medsos).
“Pembatasan (internet) ini karena reaksi dari satu kondisi. Kondisi yang terjadi membahayakan keamanan nasional. Mengapa? Karena banyak yang nimbrung, banyak yang campur tangan, banyak yang menggunakan kesempatan untuk ikut-ikutan mengacaukan keadaan itu. Dengan alat apa? Dengan alat-alat media sosial. Dengan internet,” tuturnya.
4. Maraknya konten hoaks membuat kondisi di Papua sulit stabil
Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, maraknya konten berita hoaks dan provokasi di medsos membuat kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat sulit stabil.
“Sehingga sulit bagi kami aparat keamanan untuk menstabilkan daerah itu. Salah satunya karena apa? Kebebasan media,” ungkapnya.
“Maka sesuai dengan Undang-Undang yang ada kita mohon maaf masyarakat sebagian daerah kita lemot-kan dulu,” imbuhnya.
Baca Juga: [BREAKING] Wiranto: Tidak Ada Jalan Bagi Referendum Papua