Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, Begini Komentar Vaksinolog
Ilustrasi protokol kesehatan(ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Vaksinolog sekaligus dokter spesialis penyakit dalam, Dirga Sakti Rambe mengatakan, vaksinasi adalah upaya pemerintah menangani pandemik COVID-19 di Tanah Air. Selain vaksinasi, penerapan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker) masih jadi kunci utama pengendalian virus mematikan tersebut, meski pemerintah mulai menyediakan vaksin.
Hal itu disampaikan Dirga dalam acara Dialog Produktif bertema Vaksin: Fakta dan Hoaks, yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
“Saya mengajak masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 3M. Protokol kesehatan ini jangan sampai jadi slogan saja, sampai nanti setelah divaksinasi. Karena setiap upaya pencegahan tidak ada yang sempurna, jadi kita harus betul-betul melakukan semuanya,” kata Dirga, Kamis (17/12/2020).
Sementara, Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan menggratiskan vaksin COVID-19 bagi masyarakat. Hal ini diputuskan setelah pemerintah menghitung ulang keuangan negara dan mendapatkan banyak masukan dari masyarakat.
Baca Juga: Pernyataan Lengkap Jokowi soal Vaksin COVID-19 Gratis untuk Masyakarat
1. Vaksin COVID-19 akan memberikan perlindungan secara spesifik kepada masyarakat
pengujian klinis tahap III vaksin COVID-19 produksi Sinovac (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, COVID-19 tidak akan hilang dengan sendirinya. Hal itu ia tegaskan karena masih ada pihak-pihak yang tidak percaya adanya virus corona. Buktinya, ada jutaan kematian akibat virus ini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Karena itu, menurut Dirga, perlu ada upaya-upaya ekstra, yaitu protokol kesehatan harus dijalankan secara konsisten.
“Kita tidak bisa berdiam diri, ekonomi kita terpukul, bekerja juga menjadi sulit. Dengan adanya vaksinasi nanti diharapkan akan membantu, karena vaksin memberi proteksi yang bersifat spesifik”, ujar dia.
2. Vaksin COVID-19 tidak akan disuntikan sebelum mendapat izin BPOM
Kepala BPOM Penny K Lukito jabarkan penemuan obat ilegal (Dok. BPOM)Editor’s picks
Dirga menjelaskan, vaksin COVID-19 asal Tiongkok Sinovac yang baru saja tiba di Indonesia pada Minggu, 6 Desember 2020, masih dalam evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait keamanan dan efektifitasnya. Masyarakat diimbau bersabar hingga vaksin tersebut betul-betul siap disuntikan secara massal.
“Tidak akan ada vaksinasi apapun sebelum izin dari Badan POM keluar. Ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan, vaksin yang kita gunakan betul-betul aman dan efektif,” ucap dia.
Lulusan program master vaksinologi Univeristas of Siena, Italia ini menambahkan, COVID-19 memiliki spektrum gejala yang luas pada penderitanya, mulai dari tidak bergejala hingga bergejala berat yang menyebabkan proses identifikasi pasien menjadi semakin sulit.
“Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa 40 persen pasien COVID-19 tidak bergejala. Meskipun begitu, penting untuk diketahui, baik bergejala atau tidak, semua pasien COVID-19 ini bisa menularkannya ke orang lain,” tutur Dirga.
3. Jokowi patikan vaksin COVID-19 gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Perlu diketahui, Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya menggratiskan vaksin COVID-19 bagi masyarakat. Hal ini diputuskan setelah pemerintah menghitung ulang keuangan negara dan mendapatkan banyak masukan dari masyarakat.
"Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang dan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 16 Desember 2020.
Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memprioritaskan anggaran vaksinasi. "Untuk itu, saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021," jelas dia.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan anggaran vaksinasi. Ia menginginkan agar seluruh masyarakat mendapatkan vaksin virus corona.
"Saya juga perintahkan kepada Menkeu untuk memprioritaskan dan merelokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," tutur Jokowi.
Baca Juga: DPR: Keputusan Jokowi Menggratiskan Vaksin COVID-19 Sudah Tepat
Berita Terkini Lainnya
