KPU Ingin Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah
Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari /IDN Times(Axel Jo Harianja)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi hasil penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) kurun waktu 2009 hingga 2014. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki sistem pemilu yang dianggap oleh sebagian masyarakat sangat membingungkan.
Hasil evaluasi, KPU memberikan rekomendasi untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dengan daerah.
Bagaimana menurut kamu?
Baca Juga: Partisipasi Pemilu Capai 80 Persen, Lemhanas Imbau Hal Ini ke KPU
1. KPU rekomendasikan pemisahan pemilu nasional dan daerah
IDN Times/DaruwaskitaBerdasarkan riset yang dilakukannya, KPU memberikan rekomendasi penyelenggaraan pemilu serentak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemilu serentak nasional dan daerah.
“Pemilu serentak nasional dilakukan untuk Pilpres, Pemilu DPR dan DPD (memilih pejabat tingkat nasional),” kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/4).
Untuk pemilu serentak daerah, meliputi Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota.
2. Pemilu serentak daerah akan lebih dulu dilakukan
IDN Times/Denisa TristiantyEditor’s picks
Secara teknis, keduanya akan dipisahkan dalam kurun waktu yang berbeda. Pemilu serentak daerah waktunya akan lebih dulu dilakukan daripada pemilu serentak nasional.
“Pemilu daerah 5 tahunan diselenggarakan di tengah 5 tahunan pemilu nasional, misalnya pemilu nasional 2019, dalam 2,5 tahun berikutnya (2022) diadakan pemilu daerah,” jelas Hasyim.
3. Ini beberapa aspek pertimbangannya
IDN Times/M.AriefPemisahan tersebut berdasarkan beberapa argumentasi, salah satunya adalah aspek politik yang membuat konsolidasi semakin stabil karena koalisi parpol dibangun pada bagian awal (pencalonan).
“Aspek manajemen penyelenggaraan pemilu: beban penyelenggara pemilu lebih proporsional dan tidak terjadi penumpukan beban yang berlebih,” terang dia.
4. Salah satunya, memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihan
IDN Times/Toni KamajayaSementara itu, dari aspek pemilih akan lebih mudah dalam menentukan pilihan karena pemilih lebih fokus dihadapkan kepada pilihan pejabat nasional dan pejabat daerah dalam 2 pemilu yang berbeda.
“Aspek Kampanye: isu-isu kampanye semakin fokus dengan isu nasional dan isu daerah yang dikampanyekan dalam pemilu yang terpisah,” pungkas Hasyim.
Baca Juga: Kemenkeu Pastikan Tak ada Tambahan Anggaran untuk Pemilu Ulang
Topik:
Berita Terkini Lainnya
