Comscore Tracker

Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu, Bawaslu Minta Tingkatkan Pengamanan

Penegak hukum harus perkuat koordinasi guna mencegah konflik

Jakarta, IDN Times - Bawaslu telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020. Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap, seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja sama dengan baik dalam menindaklanjutinya.

Afif menyampaikan, hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan, baik calon perseorangan maupun calon yang diusung partai politik atau gabungan parpol.

"Peningkatan pelayanan harus dilakukan untuk memastikan akurasi data pemilih dan partisipasi masyarakat itu jadi catatan penting,” kata Afif melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/2).

1. Pendidikan politik sangat penting disosialisasikan selama tahapan PIlkada 2020

Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu, Bawaslu Minta Tingkatkan PengamananDok. IDN Times

Selain itu, Afif merekomendasikan parpol agar meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan. Menurutnya, pendidikan politik juga diperlukan secara intensif sepanjang tahapan Pilkada 2020.

Untuk pihak pemerintah, ia mengungkapkan, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. Afif berharap forum-forum komunikasi bisa lebih diintesifkan.

"Jadi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di daerah itu penting untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan,” ujarnnya.

Baca Juga: Indeks Potensi Kerawanan Pilkada di Sleman di atas Rata-rata Nasional 

2. Bawaslu minta kepada aparat pengamanan negara perkuat kooordinasi guna mencegah konflik

Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu, Bawaslu Minta Tingkatkan Pengamanan(Ilustrasi pengamanan kotak suara) ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Dalam jajaran aparat pengamanan negara, Afif meminta kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara beserta dan BIN Daerah bisa memperkuat koordinasi guna mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP.

Lebih jauh ia menambahkan, begitu pula pihak organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP). Afif memberikan rekomendasi agar memperluas jaringan pemantauan pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

"Kami akan melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan. Strategi ini juga akan disesuaikan dengan kondisi kerawanan di setiap daerah," tuturnya.

3. Kabupaten Manokwari dan Provinsi Sulawesi Utara jadi daerah paling rawan di Pilkada 2020

Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu, Bawaslu Minta Tingkatkan PengamananWakil Presiden Ma’ruf Amin di Acara Peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada 2020 (Dok. Setwapres)

Berdasarkan laporan IKP Bawaslu, Kabupaten Manokwari dan Provinsi Sulawesi Utara menjadi daerah yang paling rawan saat penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. "Pada pemetaan potensi kerawanan pilkada kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, Papua Barat adalah daerah dengan skor dan level tertinggi kerawanan pilkada dengan skor 80,89,” katanya.

“Dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur, Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah dengan skor kerawanan tertinggi yaitu mencapai 86,42,” tambahnya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb

Baca Juga: Masalah di Pilkada 2018 Harus Jadi Pertimbangan Persiapan Pilkada 2020

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya