Mendagri: Negara Tidak Mungkin Terus Menerus Lakukan Pembatasan

#NormalBaru #HidupBersamaCorona

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, seluruh negara, termasuk Indonesia, yang diserang kasus virus corona atau COVID-19, tidak mungkin terus-menerus melakukan pembatasan sosial.

Oleh sebab itu, banyak negara yang akhirnya melakukan inovasi agar bisa beradaptasi dengan new normal atau tatanan kehidupan baru hidup berdampingan dengan virus corona. 

1. Pembatasan secara ketat dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan, ekonomi, dan psikologis

Mendagri: Negara Tidak Mungkin Terus Menerus Lakukan PembatasanKondisi Tunjungan Plaza saat hari pertama usainya PSBB, Selasa (9/6). IDN Times/Fitria Madia

Normal baru, kata Tito, juga ikut diimplementasikan Indonesia berdasarkan arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, dengan istilah tahapan kehidupan produktif dan aman COVID-19.

“Karena tidak mungkin terus-menerus melakukan pembatasan secara ketat, apalagi lockdown yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan, ekonomi, psikologis sosial, dan lain-lain,” kata Tito, dalam acara Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga: Transjakarta Optimalkan Pusat Kendali Atur Antrean di Masa Normal Baru

2. Pra kondisi normal baru dilakukan dengan membuat protokol kesehatan

Mendagri: Negara Tidak Mungkin Terus Menerus Lakukan PembatasanIDN Times/Sukma Mardya Shakti

Mantan Kapolri itu menjelaskan, normal baru mempunyai tahap pengenalan atau pra kondisi agar seluruh masyarakat siap dan mampu beradaptasi. Pra kondisi ini dilakukan dengan membuat protokol kesehatan dalam berbagai sektor kehidupan, dan melakukan simulasi-simulasi.

"Upaya pra kondisi ini, diinisiasi utamanya oleh pemerintah pusat melalui kementrian dan lembaga, dan pemerintah daerah pada semua tingkatan. Tujuannya agar terjadi gerakan nasional kebersamaan beradaptasi ketatanan baru tersebut,” ujar Tito.

3. Peran pemerintah daerah dalam mendukung penerapan normal baru sangat penting

Mendagri: Negara Tidak Mungkin Terus Menerus Lakukan PembatasanTim patroli saat menutup satu tempat karaoke dan klub malam yang melanggar protokol kesehatan, Jumat dini hari (19/6). Dok Humas Pemkot Surabaya.

Dalam hal ini, Tito menjelaskan, peran pemerintah daerah menjadi penting, karena sebanyak 548 pemda di tingkat satu provinsi dan tingkat dua kabupaten/kota bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah masing-masing.

Karena itu, ia bersama sejumlah kementerian atau lembaga berinisiatif mengadakan lomba antar daerah, untuk membuat protokol kesehatan COVID-19 dan simulasinya di tujuh sektor kehidupan, yaitu pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi publik, dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

"Hasilnya pada hari ini kita umumkan, dan dibagikan hadiah untuk para juara. Sebagai bentuk penghormatan, maka pada saat ini kami juga telah mengundang langsung secara fisik Kepala Daerah yang menjadi juara 1 untuk kategori sektor dan cluster Pemda di aula Kemendagri,” tutur Tito.

Baca Juga: Gugus Tugas COVID-19: Wisata Alam Dibuka Lebih Dulu saat Normal Baru

Topik:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya