PDIP Dorong Kepala Daerahnya Bangun Kampung Nelayan Berkualitas
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan arahan kepada calon kepala daerah yang diusung PDIP (Dok. PDI Perjuangan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Bidang (Rakorbidnas) Kelautan, Perikanan, dan Nelayan secara daring. Acara ini digelar untuk memastikan, Indonesia bisa mengembangkan potensi maritim demi kesejahteraan masyarakat dan negara.
Rakorbidnas yang mengangkat tema "Program Gotong Royong Membangun Kampung Nelayan Berkualitas di Indonesia-Pilot Project Nasional PDI Perjuangan", dibuka oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, didampingi Ketua DPP PDIP bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan Rokhmin Dahuri.
Hadir sebagai narasumber adalah Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan sejumlah kepala daerah dari PDIP sebagai penanggap, di antaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Pati Haryanto, Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon, dan Bupati Bau Bau AS Tamrin.
Baca Juga: PDIP Bentuk Tim Penegak Disiplin untuk Pilkada Serentak 2020
1. PDIP sebut pemerintah belum memaksimalkan potensi laut Indonesia
Rokhmin Dahuri (IDN Times/Wildan Ibnu)Rokhmin mengatakan, potensi kelautan Indonesia masih sangat besar dan sejauh ini belum bisa secara maksimal dimanfaatkan. Selain itu, perhatian pemerintah dalam memaksimalkan potensi ini juga masih rendah.
Padahal, lanjut dia, kawasan pesisir adalah pemukiman terpadat dengan 75 persen warga tinggal di area tersebut. Alhasil, tingkat kemiskinan juga tetap tinggi. Rokhmin pun berharap para kadernya bisa berperan, khususnya mereka yang menjabat sebagai kepala daerah.
"Kita pun harus jangan jago kandang. Banyak laut lepas kita yang belum terjamah. Saya pikir kader-kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah atau Ketua DPRD maupun pengusaha bisa mengusahakan kapal-kapal ikan modern yang bisa memanfaatkan laut di atas 12 mil," kata Rokhmin saat membuka acara tersebut, Rabu (7/10/2020).
2. Kepala daerah dan DPRD harus memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada nelayan
Buruh membongkar muat ikan tuna sirip kuning kualitas ekspor hasil tangkapan nelayan di Ulee Lheu, Banda Aceh, Aceh, Jumat (11/9/2020). ANTARA FOTO/Irwansyah PutraMenurut Rokhmin, banyak hal yang harus dilaksanakan dalam memaksimalkan potensi bidang kelautan. Pertama adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada nelayan.
“Para kepala daerah bisa memanfaatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Misalnya, penyuluhan agar para nelayan bisa menjaga mutu ikan agar tetap baik dan memiliki harga jual tinggi,” ujarnya.
3. PDIP minta pelabuhan perikanan di daerah yang rusak segera diperbaiki
Ilustrasi nelayan. IDN Times/ Muchammad HaikalLangkah selanjutnya adalah perbaikan infrastruktur. Sebagai contoh, ada berbagai pelabuhan perikanan yang rusak dan perlu diperbaiki. Hal ini bisa dibereskan oleh kepala daerah dan DPRD.
Selain itu, mereka juga harus mencari alternatif untuk kebutuhan nelayan jika seandainya tak bisa melaut. Menurut Rokhmin, dengan semua ini dilakukan, maka tahun 2024 semua bisa mendayagunakan sektor kelautan Indonesia.
"Tahun 2024 ini kita mendayagunakan sektor ini untuk kesejahteraan. Bukan hanya untuk kesejahteraan nelayan pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir, tetapi seluruh rakyat Indonesia dengan basis permukiman dan keluarga yang berkualitas," tuturnya.
Baca Juga: Resmi Jadi Kader PDIP, Risma Beri Dua Mandat ke Eri Cahyadi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
