Syarief Hasan: Demokrat Bukan Dalang Rusuh Demo UU Ciptaker
IDN Times/Irfan Fathurohman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Politikus senior Partai Demokrat, Syarief Hasan, menegaskan partainya tidak pernah mendalangi aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Aksi massa pada Kamis (8/10/2020) tersebut berujung ricuh dan menyebabkan korban luka, baik di pihak aparat kepolisian maupun massa aksi. Sejumlah fasilitas umum juga rusak.
"Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, buruh, dan elemen lainnya merupakan demonstrasi yang murni, independen, dan tidak terikat dengan politik praktis," kata Syarief seperti dikutip ANTARA, Kamis (15/10/2020).
1. Demonstrasi adalah penyampaian pendapat yang dijamin UUD 1945
Demo tolak Omnibus Law di kawasan Harmoni pada Kamis (8/10/2020). (IDN Times/Ilyas Mujib)Dia menyatakan bahwa Partai Demokrat mendukung segala bentuk implementasi kehidupan berdemokrasi, tidak anarkis di Indonesia. Menurut Syarief, demonstrasi adalah bagian dari penyampaian pendapat yang dijamin dalam UUD 1945.
"Kami Partai Demokrat menegaskan tidak pernah mendalangi demonstrasi yang terjadi di lapangan," ujarnya.
Baca Juga: PDIP Sesalkan Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja Berakhir Ricuh
2. Tuduhan kepada Partai Demokrat sebagai dalang demonstarasi adalah fitnah
Demo tolak Omnibus Law di kawasan Harmoni pada Kamis (8/10/2020). (IDN Times/Ilyas Mujib)Editor’s picks
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu, Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah berpikir mendalangi demonstrasi yang dilakukan masyarakat karena partainya sangat menghargai konstitusi dan demokrasi.
"Tuduhan tersebut adalah tuduhan tidak berdasar, fitnah dan tidak bertanggung jawab," katanya.
3. Demokrat minta pemerintah pertimbangkan masukan masyarakat
Ketum Partai Demokrat AHY bersama dengan jajaran Partai Demokrat lainnya berjalan bersama memasuki Kantor Fraksi Partai Demokrat (FDP) pada Kamis, 6 Agustus 2020 (Instagram.com/agusyudhoyono)Menurut Syarief, tidak hanya buruh, mahasiswa, dan organisasi keagamaan yang menolak UU Ciptaker, akan tetapi guru besar dari berbagai kampus juga menyatakan sikap penolakannya.
Dia menegaskan Partai Demokrat tidak mungkin mendalangi penolakan tersebut karena guru besar adalah strata tertinggi kampus yang objektif dan ilmiah dalam memandang suatu isu.
Oleh sebab itu Syarief mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan masukan masyarakat terkait penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, karena penolakan yang dilakukan berbagai kalangan murni lahir dari keresahan masyarakat.
Dia memandang elemen masyarakat telah melakukan kajian sebelum melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasinya.
"Ketika kita mendengar aspirasi mereka tentang uang pesangon yang berkurang, hak cuti yang semakin lemah, UMR yang semakin kecil, dan aspirasi lainnya maka dapat dipastikan bahwa mereka telah melakukan kajian sebelumnya," ujarnya.
Baca Juga: Siapa Ciptakan Hoaks Omnibus Law? Ini Versi Kominfo, YLBHI dan BEM SI
Topik:
Berita Terkini Lainnya
