Politik Uang Masih Terjadi saat Pilkada, Bawaslu Dianggap Kurang Awas
Dok. Pribadi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat ada sekitar 35 kasus politik uang yang terjadi selama Pilkada serentak di 171 daerah, yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018.
Dalam catatan Bawaslu, Sulawesi Selatan termasuk daerah yang paling banyak terjadi pelanggaran, yakni delapan kasus. Disusul Sumatera Utara dan Lampung tujuh kasus, Jawa Tengah lima kasus, Sulawesi Barat dan Banten dua kasus, serta di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Bangka Belitung masing-masing satu kasus.
1. Bawaslu diimbau bekerja sesuai tugas dan fungsinya
IDN Times/Linda JuliawantiPakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, masih maraknya pelanggaran selama Pilkada, terutama politik uang, merupakan kesalahan Bawaslu yang dinilai tidak bekerja dengan baik dalam melakukan pengawasan.
“Bawaslunya harus beres, harus perform. Mereka jangan berpikir masyarakat nanti yang akan melapor, bukan itu,” ujar Margarito dalam diskusi Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018 di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/7).
2. Bawaslu harusnya bisa mencegah politik uang
Editor’s picks
IDN Times/Reza IqbalMenurut Margarito, masyarakat yang bertugas sebagai Panitia Pengawas (Panwas) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) ini hanya berperan untuk memastikan, penyelenggaraan pemilu di tempatnya berlangsung baik dan benar sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bukan mengawasi pelanggaran seperti praktik politi uang dan sebagainya.
“Karena itu kita tidak bisa berharap lain selain Bawaslu, apa yang harus kita harapkan dari mereka? Mereka perform aja, mereka profesional aja cukup. Nah, untuk bisa profesional jangan mereka berpikir nanti orang lapor, mereka mesti bekerja menemukan dari menit ke menit, jam ke jam, itu saja yang kita perlukan dari mereka,” tutur Margarito.
3. Bawaslu harus mengawasi lebih baik lagi padaPileg dan Pilpres
IDN Times/Reza IqbalPria asal Ternate, Maluku Utara, ini mengatakan, bila sistem kerja Bawaslu tidak berubah, ia meyakini hal serupa juga akan terjadi kembali pada Pileg dan Pilpres 2019.
“Kalau (kinerja Bawaslu) ini kita andalkan dalam Pilpres yang akan datang, saya anjurkan kepada capres-capres bahwa (Bawaslu) curang securang-curangnya, karena tidak akan terdekteksi (politik uang),” sindir Margarito.
Berita Terkini Lainnya
