Fokus Benahi TNI-Polri, Prabowo Pastikan Tak Ada yang Kebal Hukum

22 Mar 2026, 22:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto membuka retret Kabinet Merah Putih jilid II di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026). (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Intinya Sih

Presiden Prabowo menegaskan komitmen membenahi TNI dan Polri demi memperkuat penegakan hukum serta memastikan tidak ada pihak, termasuk aparat, yang kebal terhadap hukum.
Prabowo memberi kesempatan bagi setiap institusi untuk melakukan pembenahan internal, namun menegaskan pemerintah akan bertindak tegas bila tidak ada perubahan nyata.
Dalam dialognya, Prabowo menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik ilegal seperti tambang liar dan menekankan pentingnya tindakan disiplin terhadap aparat yang melanggar.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi aparat penegak hukum, termasuk Polri dan TNI, sebagai upaya memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.

Presiden mengatakan, reformasi tidak hanya terbatas pada satu institusi, melainkan mencakup seluruh perangkat negara yang memiliki peran dalam penegakan hukum.

“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Prabowo dalam dialog bersama sejumlah tokoh dan jurnalis di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (22/3/2026).

1. Lembaga penegak hukum harus profesional dan berintegritas

Presiden Prabowo dalam pidatonya saat peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin (12/1/2026). (Dok. Sekretariat Presiden)

Prabowo mengatakan, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas menjadi syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil.

“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” kata dia.

Prabowo memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara. Dia mengingatkan, tindakan oknum dapat merusak kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.

“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” kata dia.

2. Prabowo memberi kesempatan bagi institusi untuk berbenah

Presiden Prabowo Subianto membuka retret Kabinet Merah Putih jilid II di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026). (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Dalam upaya pembenahan tersebut, dia menyatakan akan memberikan kesempatan kepada masing-masing institusi untuk melakukan perbaikan secara internal. Namun, apabila tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas.

“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri gak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” ujar dia.

3. Prabowo singgung soal tambang ilegal

Presiden Prabowo Subianto tinjau lokasi huntara pada Kamis (18/12/25). (Dok. Sekretariat Presiden)

Presiden juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik-praktik ilegal yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat. Misalnya dalam kasus tambang.

“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” kata dia.

Prabowo menegaskan, langkah penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum bukan hal baru dan telah dilakukan sebelumnya.

“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” ujar dia.